Kota Kendari Mapan Dalam Pelaporan Keuangan Daerah, Raih WTP 11 Kali Berturut-turut

HarianPublik.id,Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Setelah melalui proses penilaian panjang, Pemkot Kendari kembali meraih predikat WTP yang ke- 11 kali yang diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup dari Kepala BPK RI Sultra, Dadek Nandemar di Aula Kantor BPK pada Rabu, 22 Mei 2024.

Prestasi ini menandai opini WTP yang ke-11 secara berturut-turut yang berhasil diraih Pemerintah Kota Kendari. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah kota mapan dan berhasil.

Penyerahan WTP ke-11 bagi Pemkot Kendari ini turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari Subhan, ST sekaligus turut menandatangani dokumen berita acara penyerahan hasil pemeriksaan.

“Kota Kendari mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ucap Dadek Nandemar dalam sambutannya, sebelum menyerahkan dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2023 kepada Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup.

Selain opini WTP, Kota Kendari juga mencatatkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tertinggi di Sulawesi Tenggara dengan capaian 90,44 persen. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Kendari dalam menindaklanjuti temuan BPK dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dadek Nandemar juga memberikan catatan penting terkait temuan belanja pegawai, khususnya perjalanan dinas yang masih menjadi masalah umum di hampir semua daerah.

“Ada kegiatan yang tidak tertampung dalam anggaran, sehingga dicarikan di tempat lain, terkadang mendompleng kepentingan pribadi. Jika tidak ada tindak lanjut, harus dikembalikan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti masalah penggunaan aset daerah yang belum tertib, seperti belum dilakukan penghapusan aset dan penggunaan kartu aset.

Sementara itu, Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima.

“Prestasi ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak di Pemerintah Kota Kendari. Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara atas kolaborasi yang terjalin selama ini.

“Terima kasih atas kolaborasi BPK dengan DPRD Kota Kendari. Kami akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangan DPRD,” kata Subhan.

Prestasi ini menambah daftar panjang pencapaian Kota Kendari dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Dengan terus mempertahankan opini WTP, Kota Kendari membuktikan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kedepan, Pemkot Kendari akan terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini tidak hanya untuk mempertahankan opini WTP, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan kota.

Selain Kota Kendari, beberapa daerah lain yang menerima LHP LKPD dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara dengan opini WTP. Antara lain adalah Kolaka Timur, Bombana, Buton Tengah, Buton Selatan, Konawe Utara, Wakatobi, dan Kota Baubau. Penyerahan dokumen LHP LKPD ini diawali dengan penandatanganan berita acara oleh ketua DPRD dan kepala daerah masing-masing. (Adv)

Penulis: Hasrul Tamrin

Komentar