KRM Desak Kejati Sultra Profesional Tangani Kasus Dugaan Gratifikasi PT MUI

Harianpublik.id,Kendari – Puluhan masa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai lembaga Korsorsium Rakyat Menggugat (KRM) menyambangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Rabu (23/8/2023).

Kehadiran KRM di Kejati Sultra tersebut buntut kasus gratifikasi PT. Midi Utama Indonesia (PT MUI) yang menyeret Eks Wali Kota Kendari SK dan Sekretaris Daerah RT serta Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Pemkot Kendari SM.

Kordinator aksi KRM, Ikbal Laribae mengatakan bahwa pihaknya mendesak Kejati Sultra untuk bekerja secara profesional serta menegakkan supremasi hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kami meminta Kejati Sultra agar tidak terintervensi dari pihak manapun dalam menangani kasus gratifikasi ini,” tegasnya.

“Dalam penegakan hukum, terkhusus dalam kasus gratifikasi pengurusan izin pendirian beberapa gerai Anoa Mart di Kota Kendari. Untuk itu, kami meminta pihak Kejati Sultra agar tidak terpengaruh tekanan politik, apalagi terkait kepentingan pemilu 2024 mendatang,” sambung Ikbal.

Dirinya menyebut, pihaknya berjanji akan terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas sehingga penegakan supremasi hukum di wilayah Sultra berjalan sesuai koridornya. Dengan demikian, kasus yang menyeret Eks Wali Kota Kendari SK itu tidak terkesan tebang pilih.

“Apabila Kejati Sultra tidak profesional dalam menangani kasus gratifikasi ini, kami yang tergabung dalam Konsorsium Rakyat Menggugat akan melakukan aksi unjuk rasa secara besar-besaran,“ ucapnya.

Dia menambahkan, KRM juga mendesak Kejati Sultra untuk menetapkan Pimpinan PT MUI sebagai tersangka karena diduga telah menyuap Mantan Wali Kota Kendari SK.

Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah menerbitkan instruksi dan memorandum agar pengaduan, pelaporan, dan proses hukum pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan peserta Pemilu 2024 untuk ditunda. Penundaan penanganan hukum peserta pemilu dilakukan sampai pesta demokrasi tahun 2024 tuntas digelar.

Instruksi tersebut dilakukan untuk menghindari black campaign atau kampanye hitam. Jaksa Agung tak ingin, proses penegakan hukum yang dilakukan Korps Kejaksaan menjadi sarana penggiringan opini yang buruk dan menjadi alat politik bagi pihak-pihak tertentu.

“Oleh karenanya, kepada seluruh jajaran insan Adhyaksa, khususnya jajaran Tindak Pidana Khusus (Pidsus), dan jajaran intelijen di seluruh penjuru Tanah Air, agar (1) penanganan laporan pengaduan dugaan tindak piana korupsi yang melibatkan Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Anggota Legislatif, serta Calon Kepala Daerah perlu dilakukan secara cermat dan sangat hati-hati,” katanya pada Minggu (20/8/2023) lalu.

“Selain itu, perlunya mengantisipasi adanya indikasi yang terselubung yang bersifat black campaign, yang dapat menjadi hambatan-hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan,” terang Jaksa Agung. (**)

Penulis: Muamar

Komentar