Harianpublik.id,Buteng – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Buton Tengah (Buteng) untuk pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah usai dilaksanakan di Gedung Azzahra Lakudo, Selasa (22/3).
Musrembang Pemkab Buteng mengangkat tajuk “Pemantapan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Manusia Buteng yang Unggul”.
Bupati Samahuddin melalui Asisten Asisten II Pemkab Buton Tengah Arsidik Patola mengatakan, untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, maka perlu mencermati sejumlah isu strategis antara lain pemulihan ekonomi, penurunan angkat kemiskinan, peningkatan Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), percepatan penurunan stunting, Pengembangan kapasitas ASN serta pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.
“Isu-isu strategis tersebut dapat dijadikan dasar dan penentuan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ucap Arsidik Patola.
Olehnya itu, ia berharap agar pelaksanaan Musrembang tersebut tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan tahunan, namun dapat mengaplikasikan hal-hal yang telah disepakati dalam Musrembang dan tetap memenuhi regulasi yang ada.
“Kami berharap kiranya agenda musrenbang ini tidak hanya sekedar agenda rutin sebagai pemenuhan regulasi, tapi benar-benar dilaksanakan untuk mrnghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buteng, Syamsuddin Pamone memaparkan profil ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Buteng tahun 2021, dimana sejumlah indikator strategis menunjukkan peningkatan di banding tahun 2020.
Pemaparan tersebut menunjukkan persentase IPM meningkat dari 64,37 menjadi 64,55, pengangguran menurun dari 4,22 persen menjadi 3,77 persen, serta pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,07 persen menjadi 3,12 persen.
Adapun indikator lainnya mengalami kemunduran yakni angka kemiskinan yang meningkat dari 15,32 persen menjadi 15,80 persen dan ketimpangan pendapatan yang meningkat dari 0,285 menjadi 0,314.
“Salah satu penyebab utama kenaikan angka kemiskinan adalah meningkatnya angka pengangguran terbuka akibat rendahnya ketersediaan lapangan kerja khususnya pada sektor industri,” papar Syamsuddin.
Untuk penanganan Stunting sendiri Kepala Bappeda mengungkapkan, berbagai upaya akan terus dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemkab Buteng baik melalui intervensi sensitif seperti pemberian makanan tambahan, perbaikan sarana air minum dan sanitasi, serta kampanye secara masif pada bidang pendidikan dan kesehatan.
Saat ini, angka stunting Buteng mencapai 42,7 persen berdasarkan hasil SSGI tahun 2021. Sementara itu, target nasional pada tahun 2024 angka stunting harus berada di bawah 14 persen.
“Di sisi lain, infrastruktur Buteng tumbuh pesat. Dari perspektif pembangunan infrastruktur, Buteng jauh lebih unggul dibandingkan daerah seumuran lainnya di Sulawesi Tenggara,” tandasnya. (**)
Penulis: And
Komentar