Harianpublik.id,Bombana – Suasana Sidang Paripurna DPRD Bombana berubah signifikan ketika Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, mewakili Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, membacakan pidato pengantar KUA–PPAS tahun 2026. Untuk pertama kalinya dalam penyusunan APBD, angka yang dipaparkan justru memunculkan tanda tanya besar mengenai arah pembangunan daerah.
Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan hanya sebesar Rp859,19 miliar, turun 30,62 persen dari APBD 2025. Penurunan ini menandai melemahnya daya fiskal pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Belanja daerah juga turun cukup dalam, yakni 30,76 persen, dengan total hanya Rp859,19 miliar, jauh lebih rendah dari Rp1,24 triliun pada tahun sebelumnya.
Dalam pidatonya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar 24,8 persen menjadi faktor utama penyusutan anggaran. TKD yang selama ini menopang hampir 90 persen APBD kini hanya diperkirakan berada pada angka Rp773,05 miliar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp76,14 miliar, atau 8,86 persen dari total pendapatan. Kondisi ini menempatkan Bombana pada fase penyesuaian besar-besaran, baik dalam belanja operasional maupun belanja modal.
Belanja modal menjadi sorotan tajam karena hanya dialokasikan sebesar Rp23,00 miliar, atau 2,68 persen dari total anggaran. Angka ini dinilai sangat kecil untuk mendukung pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan, dan konektivitas wilayah.
Padahal visi–misi Bupati mencakup, Lompatan besar sektor pertanian dan perikanan, Pembangunan dan perbaikan jalan, Penguatan pelayanan publik, Reformasi birokrasi, Pengentasan kemiskinan ekstrem, Penanganan stunting dan Penguatan desa.
Dengan belanja modal yang minim, publik mempertanyakan kemungkinan pencapaian target-target tersebut.
Sementara itu, belanja operasi tetap mendominasi dengan total Rp666,78 miliar atau 77,61 persen, termasuk belanja pegawai sebesar Rp530,25 miliar yang bersifat mengikat.
Ekonomi anggaran Bombana pada 2026 berada dalam tekanan. Tahun pertama RPJMD mestinya menjadi fase akselerasi pembangunan, tetapi APBD yang menyusut lebih dari Rp379 miliar memaksa pemerintah menata ulang prioritas.
Meski demikian, Bupati Burhanuddin tetap menyampaikan optimisme bahwa agenda pembangunan tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan penyesuaian strategi.
Turunnya APBD dinilai sebagai momentum untuk melakukan langkah strategis, seperti Reformasi pajak dan retribusi daerah, Penggalian potensi ekonomi baru, Perbaikan tata kelola aset daerah, Penarikan investasi swasta, Optimalisasi BUMD, serta Efisiensi birokrasi.
Jika tidak, visi “Bombana Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing” berpotensi menghadapi jalan terjal.
Tahun 2026 bukan sekadar tahun anggaran, tetapi tahun pembuktian apakah visi–misi Bupati Bombana mampu bertahan di tengah tekanan fiskal.
APBD yang merosot memang menjadi ancaman nyata, tetapi sekaligus peluang untuk menata ulang strategi, memaksimalkan efisiensi, dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat di tengah kondisi keuangan yang menantang.
Masyarakat Bombana kini menunggu, apakah tekad besar yang telah diumumkan dapat diwujudkan atau justru terhambat oleh realitas fiskal yang semakin ketat. (**)
Reporter: Ismi Azizah
Komentar