Harianpublik.id,Jakarta – Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe untuk membela nasib tenaga honorer tak sekadar wacana. Dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM., rombongan wakil rakyat itu menyambangi langsung kementerian di Jakarta demi memastikan ribuan honorer di daerah mendapat kepastian status dan masa depan yang jelas.
Kunjungan kerja tersebut menyasar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Bina Keuangan, dan Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Agenda utamanya tegas yaitu mengawal pendataan dan memperjuangkan pengangkatan tenaga honorer Konawe menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami datang langsung untuk berkoordinasi dengan Kemendagri sebagai induk kepegawaian, serta KemenPAN-RB dan BKN sebagai lembaga teknis yang menentukan kebijakan. Ini soal masa depan tenaga honorer kami,” tegas I Made Asmaya, pada Sabtu (11/1/2025).
Menurutnya, langkah ini krusial mengingat batas akhir pendataan honorer di database BKN ditetapkan pada 15 Januari 2025. DPRD tidak ingin satu pun tenaga honorer di Konawe tercecer dari sistem nasional.
“Kami ingin memastikan seluruh tenaga honorer yang telah lama mengabdi di Konawe benar-benar terdata di BKN. Kalau tidak masuk database, mereka akan kehilangan peluang untuk diangkat menjadi ASN PPPK,” ujarnya.
DPRD Konawe juga mengingatkan seluruh tenaga honorer yang belum melengkapi administrasi agar segera mendaftarkan diri sebelum tenggat waktu berakhir. Kesempatan ini, kata Made, tidak boleh disia-siakan.
Tak hanya itu, DPRD turut menyoroti polemik hasil seleksi PPPK sebelumnya yang masih menyisakan kekecewaan. Banyak honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun namun belum berhasil lolos seleksi.
“Kami masih menunggu hasil koordinasi lanjutan dengan KemenPAN-RB. Harapan kami, ada kebijakan afirmasi atau solusi bagi honorer yang sudah ikut seleksi tetapi belum lulus. Jangan sampai mereka yang sudah lama mengabdi justru tersingkir tanpa kejelasan,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.
Langkah DPRD Konawe ke Jakarta menjadi sinyal kuat bahwa perjuangan tenaga honorer tidak dibiarkan berjalan sendiri. Di tengah ketidakpastian regulasi dan seleksi yang ketat, DPRD memastikan suara ribuan honorer Konawe tetap menggema hingga ke pusat kekuasaan.
Bagi para honorer yang telah lama mengabdi di sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan, perjuangan ini bukan sekadar soal status, tetapi tentang pengakuan atas dedikasi dan pengabdian yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun. (ADV)
Komentar