HarianPublik.id,Jakarta – Pemerintah akan mengambil keputusan dan mengumumkan skema baru penyaluran subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, pada awal 2025 mendatang.
Oleh karena itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin mengusulkan langkah-langkah strategis untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran, yakni dengan menerapkan digitalisasi dan integrasi data untuk meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi penyaluran subsidi.
Menurutnya, mengidentifikasi penerima subsidi berbasis data terpadu dapat menentukan masyarakat yang layak menerima subsidi.
Syafruddin menekankan pentingnya digitalisasi dan integrasi data guna memverifikasi penerima subsidi dan mengatur pembelian sesuai kuota. Sehingga subsidi BBM bisa lebih efektif dan terarah serta bermanfaat lebih besar bagi masyarakat yang benar benar membutuhkan, mengurangi kebocoran dan mendukung keadilan sosial.
“Penerapan teknologi digital seperti kartu pintar (smart card) untuk mencatat kuota subsidi bulanan penerima. Integrasi dengan aplikasi MyPertamina juga bisa memverifikasi penerima subsidi dan mengatur pembelian sesuai kuota,” ucapnya, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI.
“Tinggal kita pastikan dengan Pertamina sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan MyPertamina,” sambung SySyafrudd.
Dia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dan penerapan harga berjenjang sebagai langkah tambahan untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan keadilan sosial.
Sebagai alternatif terakhir, jika digitalisasi belum dapat diterapkan, Syafruddin merekomendasikan agar pemerintah memberikan subsidi langsung dalam bentuk uang tunai kepada penerima manfaat.
“Hal ini menjadi komitmen DPR RI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan subsidi yang lebih efisien,” pungkasnya. (**)
Komentar