HarianPublik.id,Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas PUPR Kota Kendari mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyediaan air baku untuk air bersih Kota Kendari, di kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari, pada Kamis (28/8/2025).
Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari Muhammad Harliansyah menjelaskan, ketersediaan air bersih di Kota Kendari masih menghadapi sejumlah tantangan serius, meskipun potensi sumber air permukaan dinilai cukup melimpah.
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, distribusi air bersih belum berjalan maksimal akibat permasalahan jaringan, kerusakan infrastruktur, hingga tingginya ketergantungan masyarakat pada penggunaan air tanah.
“Padahal, sesuai regulasi, kebutuhan utama air bagi masyarakat seharusnya dipenuhi dari air permukaan, sementara air tanah menjadi alternatif terakhir,” jelasnya.
Harliansyah juga menyampaikan sejumlah data menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas produksi air dengan jumlah air yang benar-benar sampai ke masyarakat. Misalnya, dari kapasitas produksi 410 liter per detik di salah satu intake, hanya sekitar 173 liter per detik yang dapat terdistribusi.
“Kondisi ini mengindikasikan adanya kebocoran hingga 70 persen, baik akibat faktor usia infrastruktur maupun potensi pengambilan ilegal di jalur distribusi,” tuturnya.
Lebih lanjut, beberapa intake air baku yang sebelumnya dibangun dengan investasi besar kini tidak lagi beroperasi optimal.
Salah satunya adalah intake Mata Bondu yang berhenti beroperasi sejak 2023 karena permasalahan teknis, mulai dari kerusakan kubikel listrik hingga ketiadaan instalasi pengolahan air (WTP) yang sesuai.
“Upaya revitalisasi juga terkendala sinkronisasi antarinstansi. Ada sejumlah jaringan pipa yang telah dibangun, tetapi tidak dapat dimanfaatkan karena belum terhubung dengan sumber air baku atau fasilitas pengolahan yang memadai,” tambahnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait mengusulkan konsep Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Konsep ini menitikberatkan pada kolaborasi lintas kabupaten/kota dengan operator utama di tingkat provinsi, sehingga pendanaan maupun pengelolaan dapat lebih terintegrasi. Model serupa telah berhasil diterapkan di beberapa kota lain di Indonesia, termasuk Banjarmasin.
Dalam pernyataannya Kadis PUPR Kota Kendari Ali Aksa menyebutkan bahwa pelayanan air bersih di Kota Kendari saat ini belum memenuhi harapan. Bahkan, menurutnya, pelayanan yang sebelumnya dianggap cukup baik kini mengalami kemunduran signifikan.
“Pelayanan kita dikatakan terbaik, ternyata pelayanan air minum kita malah makin merosot ke bawah, malah mendekati minus menurut saya,” ungkapnya.
Ali Aksa menegaskan bahwa target pelayanan air bersih idealnya tidak boleh berada di bawah angka 50 persen.
“Jika sudah melewati ambang tersebut, maka secara pribadi ia menilai kondisi tersebut sudah tergolong “minus”, mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Kadis PUPR Kota Kendari ini juga menyebut bahwa saat ini tengah dilakukan pergerakan signifikan yang melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kota Kendari dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Menurutnya, dukungan BWS menjadi langkah penting yang membuka peluang perbaikan jangka panjang.
“Kalau dengan pergerakan kita hari ini, disponsori oleh Kepala BWS, ini suatu hal yang menjadi harapan besar kita ke depan,” tambahnya.
Sementara itu Direktur Perumda Tirta Anoa Kendari Sukriyaman menyampaikan bahwa jumlah pelanggan aktif PDAM saat ini hanya sekitar 11.500 sambungan rumah tangga (SR) dari total 157 ribu rumah yang ada di Kota Kendari.
“Air baku kita sebenarnya cukup, hanya kendala terbesar ada pada mesin dan distribusi,” ujarnya.
Sejumlah sumber air seperti Pohara, Wanggu, Anggoeya, hingga Andonohu masih bisa dimanfaatkan, namun kinerja mesin dan jaringan distribusi menjadi hambatan utama.
Sukriyaman juga menjelaskan bahwa dari sisi teknis, PDAM juga menghadapi permasalahan kebocoran pipa distribusi yang cukup serius. Sedikitnya tujuh titik kebocoran telah terdeteksi, namun baru dua titik yang berhasil diperbaiki.
“Salah satu kebocoran terbesar berada di depan Terminal Puuwatu dan bahkan telah merusak jalan nasional. PDAM mengaku terkendala masalah keuangan dan koordinasi dalam menangani masalah tersebut,” katanya.
Masalah keuangan memang menjadi beban berat PDAM Kendari. Saat manajemen baru mengambil alih, perusahaan menanggung utang sekitar Rp7 miliar serta tunggakan gaji karyawan.
Kondisi ini membuat perusahaan harus berhati-hati dalam mengatur strategi bisnis, termasuk mencari dukungan regulasi dari pemerintah untuk menopang distribusi air bersih.
Direktur Perumda Tirta Anoa Kendari juga mengungkapkan maraknya penggunaan sumur bor di masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi PDAM.
Pihak manajemen menilai fenomena tersebut muncul karena layanan PDAM yang selama ini belum optimal.
“Susah sekarang kita dapat pelanggan karena banyak sumur bor, tapi justru sumur bor yang membantu kita dalam penyediaan air bersih sementara,” imbuhnya.
Meski demikian, PDAM berkomitmen untuk memperbaiki layanan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dalam waktu dekat, perusahaan akan memaksimalkan mesin produksi lama, memperbaiki distribusi, serta menjalankan program pendataan presisi melalui distrik meter area (DMA) guna memastikan kebutuhan air sesuai kapasitas dan tekanan di tiap wilayah. (**)
Komentar