Harianpublik.id,Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menghadapi tahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 resmi digelar di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, pada Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadir pula Pj. Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., perwakilan BPK, para kepala perangkat daerah, Direktur BLU RSUD Bombana, serta pejabat pengelola keuangan lingkup Pemkab Bombana.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa audit ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Jika terdapat kendala atau permasalahan, segera dikomunikasikan agar dapat diselesaikan bersama. Dengan kerja sama yang baik, kita optimistis dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dengan mendorong pemanfaatan teknologi digital guna mengurangi kegiatan yang tidak mendesak, termasuk perjalanan dinas.
Sementara itu, Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk proaktif dalam menyiapkan dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kesiapan data menjadi kunci. Walaupun terjadi rotasi jabatan, koordinasi dengan pejabat sebelumnya tetap harus dilakukan agar seluruh dokumen dapat terpenuhi dengan baik,” tegasnya.
Entry meeting ini menjadi langkah awal sebelum pemeriksaan lebih mendalam dilakukan oleh BPK. Pemkab Bombana pun telah menyiapkan berbagai strategi, mulai dari penguatan koordinasi antar OPD, peningkatan kualitas administrasi, hingga optimalisasi sistem berbasis teknologi.
Dengan persiapan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis dapat melalui proses audit dengan lancar, sekaligus mempertahankan opini WTP yang selama ini menjadi indikator kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, hasil audit diharapkan mampu mendorong perbaikan berkelanjutan, sehingga pengelolaan anggaran tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bombana. (**)
Reporter: Ismi Azizah
Komentar