Harianpublik.id,Konawe – DPRD Kabupaten Konawe bergerak cepat merespons gejolak di tengah masyarakat. Menindaklanjuti dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak di PT Tani Prima Makmur (TPM), lembaga legislatif itu turun langsung ke kantor perusahaan sawit tersebut di Kelurahan Andabia, Kecamatan Anggaberi, pada Senin (17/2/2025).
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM, sebagai bentuk keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal yang merasa dirugikan. DPRD menegaskan tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan perusahaan yang melanggar kesepakatan bersama dan merugikan masyarakat Konawe.
“Kami hadir untuk memastikan tidak ada PHK sepihak. DPRD berdiri di tengah, tetapi tegas membela hak-hak pekerja lokal,” tegas I Made Asmaya dalam pertemuan tersebut.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa PT TPM sebelumnya telah menyepakati komitmen penting bersama DPRD dan masyarakat, termasuk tidak merekrut karyawan baru dari luar daerah. Rekrutmen hanya diperbolehkan dalam bentuk program magang dengan batas waktu tertentu.
“Kesepakatan tetap berlaku. Tidak ada penerimaan karyawan baru dari luar, kecuali magang yang sifatnya terbatas. Ini komitmen yang harus dihormati,” ujarnya.
Tak hanya soal dugaan PHK, DPRD juga menyoroti tuntutan masyarakat yang meminta Direktur Operasional PT TPM mundur dari jabatannya karena dinilai melanggar kesepakatan yang telah dibangun bersama.
Ketua Komisi III DPRD Konawe, H. A. Ginal Sambari, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan secara langsung saran agar dilakukan evaluasi terhadap jabatan tersebut demi menjaga stabilitas perusahaan dan kepercayaan publik.
“Kami menyarankan agar Direktur Operasional mengundurkan diri demi kepentingan jangka panjang perusahaan dan kondusivitas daerah,” tegasnya.
Pihak PT TPM pun menyatakan kesediaan untuk melakukan evaluasi. Bahkan, Direktur Operasional disebut siap mengundurkan diri apabila terbukti melanggar kesepakatan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Direktur Utama di Jakarta setelah melalui proses administrasi internal.
Langkah tegas DPRD Konawe ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga wakil rakyat tidak akan membiarkan aspirasi masyarakat diabaikan. DPRD juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif, terlebih menjelang pelantikan kepala daerah terpilih dan memasuki bulan suci Ramadan.
Dengan turun langsung ke lapangan, DPRD Konawe menunjukkan komitmen nyata: mengawal aspirasi, menjaga keadilan, dan memastikan hak pekerja lokal tidak terpinggirkan di tanahnya sendiri. (ADV)
Komentar