Harianpublik.id,Konawe – Sinergi lintas daerah kembali diperkuat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menerima kunjungan strategis Pimpinan DPRD Morowali dalam rangka menggali formula sukses pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menegaskan bahwa kolaborasi antar-daerah menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian fiskal menuju Indonesia Emas 2045.
Pasalnya, dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi PAD di sektor pertanian dan perkebunan, Pimpinan DPRD Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Senin, 6 Januari 2025.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marsuki, SE, didampingi Anggota DPRD Morowali, Puspa Bayu Nugraha, STP., M.PW. Rombongan disambut oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM., Wakil Ketua II Nasrullah Faizal, SH., serta Ketua Komisi I Dedy, SE.
Herdianto Marsuki menegaskan, Morowali memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, namun masih membutuhkan penguatan regulasi dan tata kelola agar kontribusinya terhadap PAD dapat lebih maksimal.
“Kami melihat Konawe sebagai daerah yang berhasil dalam pengelolaan sektor pertanian, khususnya dalam mendukung PAD. Kami ingin mempelajari regulasi dan mekanisme pengawasannya agar dapat kami adaptasi di Morowali,” ujar Herdianto.
Menurutnya, kunjungan ini bukan sekadar studi banding, melainkan langkah awal membangun kolaborasi berkelanjutan antar-lembaga legislatif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah.
“Kunjungan ini adalah pijakan untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara Morowali dan Konawe. Harapannya, praktik baik yang kami pelajari dapat langsung diterapkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menegaskan bahwa keberhasilan Konawe tidak lepas dari komitmen menghadirkan regulasi yang kuat dan terukur. Salah satu fondasi penting adalah adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang tata niaga gabah dan beras yang memperkuat posisi petani sekaligus menjaga stabilitas pasar.
“Konawe memiliki Perda yang mengatur tata niaga gabah dan beras secara jelas. Regulasi ini menjadi dasar kuat dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menopang PAD,” jelas Made.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti pentingnya pemisahan struktur Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan di Konawe. Kebijakan ini dinilai strategis karena mampu memaksimalkan fokus kerja masing-masing sektor, terutama dalam mendukung program ketahanan pangan dan penyediaan pangan bergizi.
“Kami fokus tidak hanya pada produksi gabah dan beras, tetapi juga pada ketersediaan pangan bergizi seperti telur dan daging. Dukungan Dinas Peternakan yang berdiri sendiri membuat program berjalan lebih optimal, termasuk dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Made menambahkan, Konawe dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Tenggara dengan kontribusi signifikan terhadap produksi gabah dan beras. Keberhasilan tersebut menjadi alasan Morowali memilih Konawe sebagai daerah rujukan.
“Ketahanan pangan di Konawe sangat baik. Kami dikenal sebagai penghasil gabah dan beras yang berperan penting dalam menjaga stabilitas pangan daerah. Inilah yang menjadikan Konawe representatif sebagai contoh pengelolaan sektor pertanian yang berhasil,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, turut dibahas tantangan struktural di Morowali, di mana Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan masih tergabung dalam satu organisasi. Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan.
Kunjungan kerja ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar-DPRD dalam berbagi pengalaman, memperkuat regulasi, serta mengoptimalkan potensi daerah. Konawe dan Morowali diyakini memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai pilar utama pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
Dengan semangat sinergi dan berbagi praktik terbaik, kedua daerah optimistis mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, meningkatkan PAD, serta mewujudkan kemandirian pangan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. (ADV)
Komentar