HarianPublik.id,Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama BPJS Kehsehatan terus menjalin kerjasama untuk mengoptimalkan layanan kesehatan di Kota Lulo ini.
Hal itu seperti yang dibahas dalam rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Faskes Tingkat Kota Kendari, yang dipimpin Pj Sekda Kota Kendari Amir Hasan, yang berlangsung di ruang rapat Wakil Wali Kota Kendari, pada Selasa (22/4/2025).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari Rinaldi Wibisono menjelaskan, forum ini tidak hanya sebatas diskusi formal, melainkan menjadi media untuk mendalami realita pelayanan kesehatan di lapangan.
“Kami ingin melihat bagaimana profil layanan kesehatan di Kota Kendari secara menyeluruh. Bila ada kekurangan, kami berharap bisa segera dikoordinasikan agar dapat dioptimalkan bersama,” jelasnya.
Salah satu sorotan utama dalam pertemuan ini adalah ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Rinaldi menyebutkan bahwa jumlah dokter umum yang bertugas di FKTP masih belum mencapai standar ideal.
“Selama ini pelayanan masih bisa dijalankan karena adanya dokter intensif. Namun kami berharap ke depan tenaga medis yang bertugas bersifat definitif, agar bisa memberikan pelayanan jangka panjang yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Kekurangan tenaga medis tentu menjadi tantangan yang harus segera diatasi, terlebih menjelang implementasi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2025.
“Kami berharap dua rumah sakit utama di Kota Kendari, yakni RSUD Kota Kendari dan RS Antero Hamra, dapat memenuhi target minimal 60% implementasi KRIS. Idealnya, kedua rumah sakit tersebut bisa siap hingga 100%,” ujar Rinaldi.
Tingginya biaya pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Rinaldi mengungkapkan bahwa hingga akhir Maret 2025, total pembiayaan pelayanan kesehatan yang telah dikucurkan mencapai lebih dari Rp140 miliar.
Angka ini mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap tingkat pertama, hingga pelayanan lanjutan.
“Ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab dan kontribusi BPJS Kesehatan dalam menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tidak hanya bagi peserta JKN di Kendari, tetapi juga bagi seluruh warga Sulawesi Tenggara yang menerima manfaat layanan di kota ini,” imbuhnya.
Rapat ini diikuti juga oleh, Anggotan Dewan Komisi III DPRD Kota Kendari, Staff Ahli, Kepala Bappeda Kota Kendari, Plt Dinkes Kota Kendari, Direktur RSUD Kota Kendari, dan perwakilan dari RS Antero Hamra. (**)
Komentar