Harianpublik.id,Bombana – Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan hingga mencapai 9,25 persen pada tahun 2027. Target tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam arah pembangunan daerah beberapa tahun ke depan.
Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 yang digelar di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Senin (30/3/2026).
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menyampaikan bahwa upaya penurunan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui langkah terpadu yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Target ini bukan sekadar angka, tetapi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan tahun 2025 yang masih menjadi tantangan. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,34 persen, yang masih berada di bawah capaian nasional maupun Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,64 poin. Angka tersebut menunjukkan peningkatan, namun masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Tingkat kemiskinan sendiri berada di angka 10,14 persen, lebih rendah dari provinsi, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan nasional.
“Adapun tingkat pengangguran sebesar 2,52 persen dinilai lebih baik dibandingkan capaian nasional dan provinsi,” kata Burhanuddin.
Bupati juga menyoroti sejumlah isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2027. Di antaranya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran, hingga tuntutan untuk mendukung program nasional seperti penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, Pemda Bombana tetap optimistis target penurunan kemiskinan hingga 9,25 persen dapat tercapai melalui strategi yang terarah. Pemda akan memperkuat sektor ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat akan terus diperluas agar mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.
“Intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri dan berdaya saing,” jelasnya.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemda Bombana berharap pembangunan ke depan semakin inklusif dan mampu menjawab berbagai tantangan yang ada, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kerja sama semua elemen sangat dibutuhkan agar program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Bupati. (**)
Reporter: Ismi Azizah
Komentar