Harianpublik.id,Kendari – Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan, Edison, S.ST., M.M., menghadiri rapat koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, pada Kamis (07/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Budi Hartanto, serta jajaran pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan para kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Tenggara.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kerja sama lintas lembaga di bidang pertanahan dan tata ruang guna mendukung upaya pencegahan korupsi serta peningkatan ekonomi daerah.
Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai langkah penguatan tata kelola pertanahan dan tata ruang, termasuk peningkatan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital guna meminimalisasi potensi penyimpangan di sektor pertanahan.
Selain itu, rakor juga menjadi wadah penguatan koordinasi antarinstansi dalam mendukung percepatan program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan, Edison, S.ST., M.M., menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk penguatan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
“Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antar lembaga dalam mewujudkan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan seluruh program strategis yang telah dibahas dapat berjalan optimal guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik, memberikan kepastian hukum pertanahan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. (**)
Komentar