Harianpublik.id,Kendari — Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan, Edison, S.ST., M.M., menandatangani komitmen pencegahan korupsi dalam Rapat Koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, pada Kamis (07/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta para kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Tenggara.
Penandatanganan komitmen pencegahan korupsi tersebut menjadi bentuk dukungan nyata dalam memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
Rapat koordinasi ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas lembaga guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan sektor pertanahan, serta optimalisasi tata ruang untuk mendorong pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah.
Selain itu, dalam rakor turut dibahas berbagai program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang, di antaranya penguatan layanan berbasis digital, percepatan pendaftaran tanah, integrasi layanan pertanahan, serta peningkatan integritas dalam pelayanan publik.
Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan, Edison, S.ST., M.M., menyampaikan bahwa penandatanganan komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
“Komitmen ini menjadi bentuk keseriusan bersama dalam mendukung pencegahan korupsi serta mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan terpercaya kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran ATR/BPN dan pemerintah daerah dapat terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat di Sulawesi Tenggara. (**)
Komentar