Harianpublik.id,Muna Barat – Upaya Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Dr Bahri dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Wilayah Bumi Laworo tak perlu diragukan lagi.
Pasalnya, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu melakukan restorasi birokrasi sebagai upaya pembaharuan dan dasar utama dalam pranata pemerintahan yang menyangkut berbagai aspek.
Juru Bicara (Jubir) Pj Bupati Mubar, Muhammad Fajar Fariki menyampaikan bahwa restorasi sebagai upaya pembaharuan dan dasar utama dalam pranata pemerintahan yang menyangkut berbagai aspek, khususnya pada organisasi atau kelembagaan, pengembangan sumber daya aparatur serta ketatalaksanaan.
“Aspek ini sangat penting untuk dimaksimalkan agar mesin birokrasi bisa berjalan dengan baik,” ujarnya, Rabu (14/9/2022).
Lanjut Mantan Kabag Humas Pemkab Muna itu, tentunya Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai agen perubahan yang menjadikan birokrasi menjadi lebih baik.
“Sehingga target yang ingin dicapai dari restorasi menjadikan sistim pemerintahan termasuk didalamnya soal layanan bisa berjalan lebih efesien dan efektif,” jelas Mantan Lurah Sidodadi itu.
“Pelayanan prima dari birokrasi adalah marwah atau roh birokrasi itu sendiri. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Max Weber sebagai orang yang meletakan dasar awal konsep birokrasi,” sambungnya.
Dia menambahkan, penataaan yang dilakukan Dr Bahri menyangkut tingkat kedispilinan dan tingkat kesejateraan pegawai berupa TPP. Hal itu sebagai salah satu contoh program strategis mendorong birokrasi dapat memberi pelayanan yang baik buat masyarakat khususnya masyarakat di Muna Barat.
Fajar Fariki juga menyampaikan bahwa Bahri selaku Pj Bupati Mubar berharap prinsip loyalitas sebagai ASN harus ditanamkan demi mewujudkan pembangunan daerah.
“Nanti mesin absensi berbasis digital akan diterapkan untuk dimaksimalkan pada setiap kantor. Hal itu dilakukan untuk mengukur tingkat kedisiplinan para ASN,” pungkasnya. (**)
Penulis: Rixan Ardian Manting
Komentar