Harianpublik.id,Kendari – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi dan rencana pemantauan serta evaluasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), pada Selasa (5/12/2023).
Kepala Bidang Bappeda Sultra, Nurfitrah Edyansyah menjelaskan, rapat PPSP ini untuk evaluasi dokumen SSK 5 kabupaten di Sultra diadakan selama dua hari, pada 4 – 5 Desember 2023.
“Untuk hari pertama evaluasi dokumen SSK Kabupaten Muna, Buton dan Kabupaten Buton Utara. Kemudian hari kedua, Kota Kendari dan kabupaten Buton Tengah,” jelas Nurfitrah Edyansyah.
Penilaian dokumen SSK ini sangat penting dilakukan untuk melihat seperti apa strategi kabupaten/kota dalam menangani sanitasi yang dinilai oleh tim Pokja Provinsi.
Tim Pokja Profinsi ini terdiri dari dinas kesehatan, Dinas Cipta Karya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas BPMD dan Dinas Lingkungan Hidup. Tim itu akan menilai kebijakan strategi sanitasi kabupaten/kota guna melihat pembiayaan dari APBD 2024 di 5 daerah tersebut.
Nurfitrah menambahkan, evaluasi SSK dilakukan 3-4 kali (per triwulan) setiap tahunnya, untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan kegiatan yang telah dirancang dari masing-masing kabupaten/kota.
“Kita akan membimbing untuk mengadakan evaluasi di tahun 2024 nanti, akan dilakukan 3-4 kali atau per triwulan untuk meninjau sejauh mana implementasi kegiatan yang direncanakan. Saya berharap program SSK di 5 daerah ini dapat berjalan lancar untuk diimplementasikan di 2024 mendatang,” pungkasnya
Sebagai tambahan informasi, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota. (**)
Penulis: Fatma/Mia
Komentar