Harianpublik.id,Muna Barat – Tak terasa kurang lebih 4 bulan, Dr Bahri dipercayakan memimpin pemerintahan di Bumi Laworo Kabupaten Muna Barat. Harus diakui, Bahri telah mampu meletakan dasar dan program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan hidup masyarakat.
Pasalnya, ide dan gagasan yang termanivestasi dalam wujud program kerja pada hakekatnya adalah bentuk political will dari seorang pimpinan poltik pemeintahan yang memahami bentangan sosilogis kemasayarakatan serta mampu melihat secara jeli dan cerdas dalam memotret kebutuhan masyarakatnya.
Selebrasi pikiran yang sarat dengan empati tehadap kebutuhan rakyat adalah sebuah bentu tanggung moral dan politik untuk membangun daerah yang dicintainya dalam berbagai aspek kehidupan.
“Di tangan DR Bahri, setiap program yang diusulkan diyakini untuk kesejahteraan masyarakat Muna Barat. Dan dipastikan akan berdampak positif buat kemaslahatan umat,” ungkap Jubir Pj Bupati Mubar Fajar Fariki.
Mantan Kabag Humas Pemkab Muna itu menyampaikan bahwa hadirnya DR Bahri sebagai Pj Bupati Muna Barat adalah sebagai bentuk solusi alternatif untuk menghasilkan formulasi dari kebijakan strategis dalam upaya pembenahan dalam mengatasi masalah masalah kerakyatan.
“Coba tengok, mulai dari penataan pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, pekerjaaan umum, sosial dan kemsayarakatan,” beber Fajar Fariki.
“Selanjutnya perlindungan sosial berupa UHC 100 persen, kemiskinan ekstrem melalui BLT APBD. Demikian pula ditingkatan perekonomian yakni pertanian cetak sawah, jagung dan memperbaiki saluran (primer, tersier, dan sekunder). Investasi jagung kuning dan ubi untuk tapioka,” sambung Mantan Lurah Sidodadi itu.
Lebih lanjut, menurut Mantan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Muna ini, di bidang perkebunan dan peternakan, perikanan tangkap serta budidaya, semua bagi Bahri itu adalah sebuah program yang telah disusun secara acak dan terinspirasi dari kebutuhan rakyat.
“Insya Allah semua program pembangunan yang sudah diletakan ini mulai dikerjakan awal pada perubahan anggaran tahun APBD 2022 dan akan dilanjutkan tahun 2023 mendatang,” jelas Mantan Aktifis Fisipol UHO itu.
Program berbasis basic needs, secara politik adalah desain program pembangunan yang disetting oleh Alumni STPDN 07 Jati Nangor Bandung Jawa Barat itu. Dimana dapat dikatakan sebagai skema pembangunan yang berpiijak pada sistim demokrasi konstitusional dan tata kelolanya. Artinya, gagasan program pembangunan terinspirasi pada kebutuhan dasar dan vital bagi rakyat dalam arti yang sesungguhnya. serta meletakan entitas rakyat sebagai aktor utama dari tujuan pembangunan.
“Cara pengelolaan pembangunan yang bertumpuh pada kebutuhan rakyat ini sebagai langkah kongrit mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, saya ingin menyatakan Pj Bupati Mubar dalam mendrive pemerintahan di Bumi Laworo yang menyangkut, aspek, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan telah mengunakan asas demokrasi konstitusional dalam implementasi pembangunan dan pemeritahan,” ujarnya.
“Olehnya itu, mari kita sama sama bergandeng tangan serta bersinerji untuk memberi suport dan dukungan bagi DR Bahri untuk menggelorakan pembangunan di daerah ini, demi mewujudkan masyarakat Muna Barat yang kuat serta lebih baik dimasa depan,” tutup Peraih Penghargaan Sebagai Humas Inovatif Sultra 2016 ini. (**)
Penulis: Rixan Ardian
Komentar