HarianPublik.id,Kendari – Komite Independent Pemantau Pemilu Indonesia (KPPI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama komunitas pemilu bersih kembali menggelar Media Briefing, dengan tema Jalan Sesat Meraih Kekuasan, Penegakan Hukum Politik Uang dan Netralitas ASN, yang berlangsung di salah satu warkop di Kota Kendari, pada Sabtu (16/11/2024.
Media briefing ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Muhammad Natsir (Ketua KIPP Sulawesi Tenggara), Arif Nur Alam (Deklarasi Nasional Kopi-Bersih/Ketua IBC) dan Heri Iskandar (anggota Bawaslu Sultra).
Selain itu, kegiatan ini dihadiri mahasiswa, pers, dan OKP. Dimana, sebelumnya diadakan di Kota Baubau dan Kolaka.
Ketua KPPI Sultra Muhammad Natsir mengungkapkan bahwa isu politik uang dan netralitas ASN masih marak terjadi setiap perhelatan pesta demokrasi. “Dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, pihak Bawaslu telah berupaya untuk melakukan tugas dan fungsi-fungsinya masing masing,” ungkapnya.
Untuk itu, dia meminta kepada Bawaslu agar lebih progresif dalam penanganan pelanggaran, baik yang bersifat laporan maupun temuan. Selanjutnya, Bawaslu juga harus terus mengedukasi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya dengan cerdas serta menolak politik uang.
Arif Nur Alam dalam paparan materinya mengatakan bahwa diskusi ini sebagai bentuk konsulidasi elemen masyarakat untuk mempertemuka pimikiran dalam rangka mendorong demokrasi menjadi lebih baik.
“Media briefing sesuai dengan fungsi media seperti yang terkandung dalam pasal 3 UU pers ada tiga fungsi. Yaitu memberi informasi, pendidikan dan hiburan, serta kontrol sosial,” paparnya.
Dengan demikian, sambung Arif Nur media diharapkan dapat menyebarluaskan informasi yang penting diketahui masyarakat.
Saat diwawancara terpisah, Arif juga menuturkan bahwa Bawaslu harus lebih progresif dalam penanganan pelanggaran baik yang sifatnya laporan masyarakat maupun pertemuan.
“Kesadaran masyarakat harus dibangun agar memberikan pilihan politiknya secara cerdas pada tanggal 27 November nanti. Mereka juga harus ikut serta melakukan pengawasan dalam segenap proses Pilkada. Kemudian, mahasiswa melakukan konsolidasi untuk memastikan bahwa semua calon betul-betul serius dan nanti bisa menjadi pemimpin yang clean and good governance,” terangnya.
Arif juga memberikan warning kepada calon. Kata dia, jika melihat debat tidak ada substansi untuk memperkokoh kepemimpinan mereka di hadapan publik. “Kalau mereka sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang progresif maka semua calon harusnya menjadikan basis data dalam proses rekrutmen. Tidak menempatkan orang-orang atau ASN yang terlibat dalam memberikan dukungan,” katanya.
Sementara itu, Heri Iskandar juga bicara soal netralitas ASN dan politik uang. Dia menyampaikan bahwa semenjak pemilihan umum beberapa catatan dari Mahkamah Konstitusi yang menyoroti Bawaslu terlalu formalistik dalam menangani pelanggaran.
“Kita harus mengevalusi dan berkomitmen menjadikan pilkada ini momentum untuk jadi lebih baik, sampai hari ini netralitas ASN sudah banyak di 17 kabupaten/kota, kecuali Buton Utara yang belum sementara hampir di seluruh kabupaten/kota sudah ada,” terangnya.
Ia menambahkan, Bawaslu tidak boleh anti kritik terhadap apa yang masyarakat sampaikan. Apa yang menjadi perbincangan di masyarakat dijadikan langkah awal. “Semua postingan yang berkembang kita jadikan informasi awal untuk dilakukan penulusuran terlebih dahulu. Apakah memang ada unsur pelanggaran atau tidak,” bebernya.
Bawaslu harus berkomitmen pada pilkada 27 November 2024 mendatang menjadi momentum kebangkitan menjadi lebih baik dari pengawasan sebelumnya, berdasarkan catatan yang didapatkan dari Mahkamah Konstitusi. (**)
Penulis: Dilla
Komentar