Harianpublik.id,Muna Barat – Usia perjalanan Dr Bahri dalam menjalankan roda pemerintahan di Bumi Laworo masih seumur jagung. Meskipun masih baru, harus diakui telah mampu meletakan dasar-dasar dan program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan hidup masyarakat. Pasalnya, ide dan gagasan yang termanivestasi dalam wujud program kerja pada hakekatnya adalah bentuk pemahaman pimpinan poltik pemerintahan yang memahami bentangan sosilogis kemasayarakatan dan mampu melihat secara jeli dan cerdas dalam memotret kebutuhan masyarakatnya.
Selebrasi pikiran yang sarat dengan empati tehadap kebutuhan rakyat adalah sebuah bentuk tanggung moral dan politik untuk membangun daerah yang sama sama kita cintai dalam berbagai aspek kehidupan.
Fajar Fariki Juru Bicara (Jubir) PJ Bupati Muna Barat mengatakan, sekalipun Dr Bahri sudah melakukan yang terbaik buat masyarakat namun kritik beraroma pengembosan terhadap pemerintahan yang dipimpinnya masih saja ada.
“Mulai dari soal mutasi, letak pembagunan Rujab dan masih banyak lainnya yang dilakukan oleh sekelompok orang secara sistimatis. Tentu ini bukan berarti Dr Bahri alergi terhadap kritik apalagi “imun” terhadap kritik tapi kita berharap bahwa krtik yang disampaikan haruslah argumentatif bukan sentimentil,” ungkap Mantan Kabag Humas Pemkab Muna itu, pada Selasa (11/10/2022).
Lanjut Fajar sapaan akrabnya, bahwa Pj Bupati Mubar sebagai seorang pemimpin politik dan begawan birokrat sangat memahami saat kapan harus bertanding dan saat mana harus bersaing.
“Di tangan dingin Bahri, setiap program yang diusulkan diyakini untuk kesejahteraan masyarakat Muna Barat, dan dipastikan akan berdampak positif buat kemaslahatan umat,” ucapnya.
“Hadirnya Dr Bahri sebagai PJ Bupati Muna Barat, itu adalah sebagai bentuk solusi alternatif untuk menghasilkan formulasi dari kebijakan strategis dalam upaya pembenahan dalam mengatasi masalah masalah kerakyatan,” sambung Fajar Fariki.
Dia menyebutkan mulai dari penataan pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, pekerjaaan umum, sosial dan kemsayarakatan. Selanjutnya perlindungan sosial berupa UHC 100 persen, kemiskinan ekstrem melalui BLT APBD.
“Demikian pula ditingkatan perekonomian yakni pertanian cetak sawah, jagung dan memperbaiki saluran (primer, tersier, dan sekunder). Investasi jagung kuning dan ubi untuk tapioka,” papar Mantan Lurah Sidodadi ini.
Menurut Mantan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Muna ini, di bidang perkebunan dan peternakan, perikanan tangkap dan budidaya, semua bagi Dr Bahri itu adalah sebuah program yang telah disusun secara acak dan terinspirasi dari kebutuhan rakyat.
“Insya Allah semua program pembangunan yang sudah diletakan ini akan mulai dikerjakan awal pada perubahan anggaran tahun APBD 2022 dan akan dilanjutkan tahun 2023 mendatang. Program berbasis basic needs, secara politik ini adalah desain program pembangunan yang disetting oleh Alumni STPDN 07 Jati Nangor Bandung Jawa Barat ini, dapat dikatakan sebagai skema pembangunan yang berpijak pada sistim demokrasi konstitusional dan tata kelolanya. Artinya, gagasan program pembangunan terinspirasi pada kebutuhan dasar dan vital bagi rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Serta meletakan entitas rakyat sebagai aktor utama dari tujuan pembangunan. Cara pengelolaan pembangunan yang bertumpuh pada kebutuhan rakyat ini sebagai langkah kongrit mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, saya ingin menyatakan Pj Bupati Mubar dalam mendrive pemerintahan di Bumi Laworo yang menyangkut, aspek, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan telah mengunakan asas demokrasi konstitusional dalam implementasi pembangunan dan berpemeritahan,” papar Mantan Aktifis Fisipol UHO ini.
“Mari kita sama-sama bergandeng tangan serta bersinerji untuk memberi suport dan dukungan bagi DR Bahri untuk menggelorakan pembangunan di daerah ini demi mewujudkan masyarakat Muna Barat yang kuat serta lebih baik di masa depan,” tutup Peraih penghargaan Sebagai Humas Inovatif Sultra 2016 ini. (**)
Penulis: Rixan Ardian Manting
Komentar