HarianPublik.id,Kendari – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ari Sismanto, menegaskan pentingnya langkah konkret dan kerja sama lintas sektor dalam menjaga inflasi tetap terkendali.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan data BPS yang telah dirilis, tingkat inflasi Provinsi Sultra per Juni 2025 tercatat sebesar 0,7% secara bulanan, 2,52% secara year-on-year, dan 2,74% secara year-to-date.
Angka ini, kata Ari Sismanto masih dalam rentang target inflasi nasional sebesar 1,5–3,5 persen. Namun, ia menekankan perlunya kewaspadaan karena terdapat beberapa daerah di Sultra yang sudah mendekati batas atas target inflasi.
Hal itu seperti yang disampaikan Ari Sismanto usai mengikuti rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Senin (7/7/2025).
Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretaris Dinas ESDM, perwakilan Bank Indonesia dan BPS, Inspektorat, serta sejumlah instansi teknis terkait lainnya.
“Empat daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sultra seluruhnya mengalami inflasi y-on-y, tertinggi di Kabupaten Konawe sebesar 3,88 persen, disusul Kolaka 3,34 persen, Baubau 3,11 persen, dan Kota Kendari 1,47 persen. Ini menandakan perlunya intervensi cepat di daerah-daerah tersebut,” sebut Ari.
Ia menyampaikan, pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan enam langkah konkret yang akan segera dilaksanakan. Yaitu, operasi pasar murah di wilayah strategis; inspeksi pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan barang; kerja sama antar daerah dalam pasokan pangan; gerakan menanam secara masif; realisasi dana Belanja Tak Terduga (BTT); serta dukungan logistik dan transportasi dari APBD.
“Seluruh OPD terkait diminta berperan aktif. Jangan hanya biro ekonomi. Perlu kerja bersama untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok,” tegasnya.
Menurut Ari, beberapa komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi dalam waktu dekat antara lain beras, bawang merah, dan cabai rawit, yang mengalami kenaikan harga akibat musim penghujan dan gangguan pasokan.
“Kita juga menghadapi tantangan dari sektor perikanan akibat musim angin timur. Tapi kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Intervensi lewat gerakan panen, distribusi logistik, hingga bantuan sosial pangan harus segera dilaksanakan,” tambahnya.
Dalam paparannya, Kadis Ketapang Sultra juga menyoroti rendahnya serapan APBD Sultra yang masih di angka 39,62%. Katanya, rendahnya realisasi anggaran turut memengaruhi lambatnya perputaran ekonomi di masyarakat.
“Kita perlu percepatan realisasi belanja, terutama yang menyentuh sektor riil. Kalau APBN tidak cukup dan APBD terbatas, kita harus kolaborasi, misalnya dengan BI atau pihak swasta. Uang pemerintah yang beredar sangat penting untuk daya beli masyarakat,” terangnya.
Ari juga mengajak semua pihak untuk mewaspadai kemungkinan naiknya harga pangan dalam enam bulan ke depan. Ia menegaskan pentingnya kesigapan semua tim TPID untuk bergerak cepat dan taktis menjaga stabilitas inflasi. (**)
Komentar