HarianPublik,Bombana – Aroma panas menyelimuti Kabupaten Bombana usai tudingan tajam dilontarkan oleh Forum Aktivis Anti Korupsi Nusantara (FPKN) terhadap pucuk kepolisian setempat. Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, dengan nada tinggi membantah keras segala tuduhan yang menyebut dirinya menerima aliran dana dari dua perusahaan tambang besar, yaitu PT. Panca Logam Makmur (PLM) dan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia (AABI).
Pemberitaan salah satu media online menyebutkan bahwa FPKN Desak Kapolri untuk Segera Copot Kapolres Bombana serta Kasatreskrim Bombana. Mereka dituding “mem-backup” aktivitas tambang ilegal dan menerima dana koordinasi dari perusahaan-perusahaan tambang yang tengah jadi sorotan publik.
Menanggapi tudingan tersebut, AKBP Wisnu tak tinggal diam. “Tudingan yang dilayangkan oleh FPKN melalui media tersebut sama sekali tidak benar dan tidak memiliki dasar yang kuat,” tegas Kapolres.
Ia menyebut pemberitaan tersebut sangat tidak akurat, tidak profesional, dan mengandung unsur pencemaran nama baik. Wisnu bahkan balik menyerang, mempertanyakan kredibilitas FPKN dan media yang mempublikasikan informasi tersebut tanpa konfirmasi terlebih dahulu.
“Seharusnya, media yang profesional melakukan check and recheck, serta memberikan ruang bagi kami untuk memberikan klarifikasi. Ini adalah prinsip dasar dalam jurnalistik,” tambahnya.
Menurutnya, berita sepihak semacam itu berpotensi mencoreng kehormatan institusi Polri dan mengganggu stabilitas keamanan wilayah. Ia mendesak agar semua pihak, baik LSM maupun media, bersikap bertanggungjawab dalam menyampaikan informasi ke publik.
Sebagai bukti keseriusan dalam pemberantasan tambang ilegal, Polres Bombana menunjukkan tindakan tegas di lapangan. Baru-baru ini, aparat berhasil mengamankan dua unit alat berat dan satu mesin Dong Feng yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Kecamatan Rarowatu Utara.
Tidak berhenti disitu, AKBP Wisnu mengungkap bahwa salah satu kasus tambang ilegal yang tengah ditangani telah sampai pada tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan dan saat ini tengah menunggu hasil analisa dari pihak Kejari. Ini menjadi sinyal bahwa proses hukum terus berjalan dan tidak ada ruang bagi pelaku ilegal untuk bersembunyi.
“Kami juga rutin melakukan patroli di wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi lokasi tambang ilegal. Ini bukan hanya komitmen, tapi sudah jadi kewajiban moral kami,” cetusnya.
Lebih lanjut, AKBP Wisnu menyatakan pihaknya berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik tambang ilegal serta siap diselidiki jika ada bukti valid, dan bahkan membuka pintu lebar-lebar untuk audit atau investigasi dari lembaga independen.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak Netralnews maupun perwakilan FPKN. Situasi ini diprediksi akan terus bergulir panas dalam beberapa hari ke depan. Apakah FPKN berani muncul membawa bukti? Ataukah ini hanya manuver politik yang memanfaatkan isu tambang sebagai senjata? Waktu yang akan membuktikan. (**)
Penulis: Ismi Azizah
Komentar