HarianPublik.id,Baubau – Wali Kota Baubau, Yusran Fahim dan Wakilnya Wa Ode Hamsinah Bolu menunjukkan komitmen kuat dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan.
Buktinya, usai sarasehan dan ekspose 100 hari kerja pada 24 Juni 2025 lalu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau langsung bergerak cepat melakukan lobi-lobi di pusat. Salah satunya adalah melakukan audiensi dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI, Budiman Sudjatmiko untuk membahas persoalan kemiskinan di wilayah Kepulauan, pada Rabu (25/6).
Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Bappeda Kota Baubau, Dahrul Dahlan dalam keterangan persnya, Kamis (26/06/2025).
Ia mengatakan, Wali Kota Baubau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu didampingi Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadispora, Kadis Sosial, Kepala BPKAD telah melakukan audiensi dengan Kepala BP Taskin RI Budiman Sudjatmiko dan Deputi 2 serta tenaga ahli wilayah timur terkait pembahasan bersama percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Kepulauan.
“Dalam pembahasan tersebut difokuskan pada aspek industrialisasi yang memerdekan rakyat miskin. Industrialisasi tersebut terdiri dari Industri pangan, pengolahan, kesehatan dan pendidikan, hunian, kreatif, digital dan transfortasi dan energi terbarukan,” ungkapnya.
Dalam audiensi tersebut, Kepala BP Taskin Sudjatmiko menyarankan kepada daerah kepualaun untuk segera mempersiapkan usulan percepatan pengentasan kemiskinan dengan fokus pada 9 aspek. Bahkan, rencananya BP Taskin akan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) wilayah kepulauan di Kota Baubau pada Juli 2025 mendatang bersama lintas kementerian dan investor terkait di bawah koordinasi BP Taskin.
Menanggapi hal itu, tambah Dahrul Dahlan, Pemkot Baubau siap memfasilitasi rakor yang dimaksud bersama dengan Pemerintah Provinsi Sultra dan kabupaten sekitar wilayah kepulauan dalam bentuk rapat sinkronisasi program dengan kabupaten sekitar kepulauan sebelum dilaksanakannya bersama BP Taskin.
“Hanya saja, soal jadwal rakor dengan Pemprov Sultra dan kabupaten sekitar wilayah kepulauan masih menunggu jadwal dari BP Taskin dan kementerian terkait,” pungkasnya. (**)
Reporter: Muh. Ian Handrian Syah
Komentar