Harianpublik.id,Muna Barat – Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara (GPS Sultra) menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat (Mubar), pada Senin (5/9/2022).
Kedatangan masa aksi tersebut karena menilai Pj Bupati Mubar, Bahri yang baru saja 3 bulan masa kepemimpinannya sudah menuai banyak polemik. Sehingga dianggap berdampak negatif terhadap perkembangan Mubar.
“Pemerintahan Pj Muna Barat telah membuat gaduh dan sekat pada struktur pemerintahannya yang memungkinkan tidak berjalannya roda pemerintahan yang efektif, sehingga kami berkesimpulan bahwa Bahri selaku Pj Muna Barat gagal dalam memimpin Muna Barat pada triwulan pertama,” ucap Ali Korlap Aksi.
“Kami meminta Ketua DPRD Mubar agar ada RDP untuk membahas landasan Pj Bupati Mubar mengambil keputusan terhadap apa yang telah menjadi tuntutan kami,” sambungnya.
Ali menyebutkan sejumlah tuntutan masa aksi diantaranya ialah Pelantikan Eselon IV, III, II yang terkesan ambruadul. “Mereka meminta kepada Pj Bupati Muna Barat untuk menempati Rumah Dinas yang lain, dimana rumah yang ditempati saat ini adalah rumah Salah satu anggota DPRD Muna Barat, sehingga kami menganggap kebijakan Pj Bupati dapat dipengaruhi oleh beberapa oknum,” ungkapnya.
Menanggapi adanya penilaian miring tersebut, Juru Bicara (Jubir) PJ Bupati Mubar Barat Fajar Fariki mengatakan semua yang lakukan Bahri telah sesuai aturan.
“Penataan birokrasi khususnya, telah dapat izin Gubernur, Mendagari dan KASN,” tegas Fajar Fariki
“Bukan kita tidak mendukung demonstrasi karena ini adalah bentuk partispasi masyarakat dalam perspektif politik hanya saja unjuk rasa harus konstitusonal dalam arti isu yang diusung dalam pergerakan harus faktual, empiris dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan opini yang merusak integritas akuntabilitas pemerintahan. Kalau ada pegawai yang keberatan atas keputusan ini, kanal yang disiapkan ada mekanismenya yaitu mengadukan ke KASN,” sambungnya.
Mantan Kabag Humas Pemkab Muna itu, juga menyebutkan ini soal ketidakfahaman akan dunia birokrasi dan ini soal belum move on terhadap situasi hari ini. Jadi para pendemo juga harus cerdas dalam mapping isu.
“Soal tempat tinggal Pak Bahri saat ini, itu rumah keluarganya beliau, mestinya menjadi renungan bahwa kalau sejak dulu rujab dibangun mungkin ceritanya tidak seperti ini, tapi sudalah itu masa lalu, karena jarum jam sejarah tidak bisa diputar ulang. Oleh krena itu, beliau (Bahri) mau membangun rujab sebgai solusi,” kata mantan aktivis Fisipol UHO itu.
Dia menambahkan, soal kehawatiran akan terpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, menurutnya itu sindrom yang tidak beralasan. Sudah pasti Pj Bupati tahu cara memisahkan dan membuat titik demarkasi pemisah antara soal keluarga dan masalah pemerintahan.
“Karena hanya 3 orang pendemo, maka berarti hanya 3 orang yang belum faham tentang kebijakan strategis yang dilakukan oleh Pj Bupati Mubar. Dari ribuan masyarakat Muna Barat yang rindu perubahan untuk menuju masa depan Mubar yang lebih baik. Maka mereka perlu saya kasi privat soal demontrasi dan pemetaan isu agar lebih berkulitas dalam gerakan,” tutup Mantan Tokoh Demontrans Sultra ini. (**)
Penulis: Rixan Ardian Manting
Komentar