Harianpublik.id, Jakarta – Partai Golkar tengah dilanda isu perpecahan. Sejumlah elite disebut mendorong digelarnya Munaslub mencopot Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum.
Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan semakin kencang berhembus seiring diperiksanya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu diperiksa Kejagung sebagai saksi terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng pada Senin (24/7/2023).
Selain itu, Munaslub semakin mungkin digelar mengingat elektabilitas Partai Golkar yang menurun.
Pasalnya, dua Mentri Jokowi disebut sebut berpeluang untuk menjadi kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menggantikan Airlangga Hartarto.
Kedua Metri itu diantaranya Menteri Investasi Indonesia yang merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.
Kedua Mentri Jokowi ini digadang-gadang bakal berebut kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ditambah lagi, sikap partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga di anggap tidak jelas untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang.
Dilansir dari Kompas.com, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan meraih 86 kursi di parlemen jika didapuk sebagai ketua umum.
Pernyataan ini Luhut sampaikan saat disebut apakah ia menjadi aktor intelektual di balik gerakan Munaslub di tubuh Golkar.
Mulanya, Luhut membantah bahwa dirinya mendalangi upaya penggulingan Airlangga dari kursi ketua umum. Ia kemudian menyatakan bakal memperbaiki kondisi Golkar.
“Jadi kalau saya Ketua Umum Golkar misalnya, saya mau memperbaiki saja karena saya suka memperbaiki dan saya yakin itu bisa, 86 kursi pasti dapat,” ucap Luhut dalam talkshow Rosi di YouTube Kompas TV, Kamis (20/7) lalu.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan tidak akan ada Musyawarah Nasional Luar Biasa karena mekanisme penetapan bakal calon presiden sudah rampung. Pengumuman bakal capres harus diputuskan dengan penuh pertimbangan dan kehatian-kehatian, bukan karena desakan.
”Pertama, kami sudah rakernas dan itu selesai, mekanismenya selesai. Jadi, tidak ada (munaslub),” tegas Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan media terkait dengan desakan sejumlah politisi senior di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7). (Red)
Komentar