HarianPublik.id,Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggelar rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan Integrated Land Administration and Spasial Planning Program (ILASPP), dengan melibatkan sejumlah menteri dan kepala badan terkait, pada Rabu (5/2/2025).
Rakor itu dihadiri sejumlah menteri, yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, Mensetneg Prasetyo Hadi, Wamendagri Ribka Haluk, dan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Belinda Arunawati.
“Semula program ini hanya melibatkan Kemendagri untuk tapal batas desa sama BIG untuk one map policy-nya,” ungkap Nusron di kantornya Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).
Nusron mengatakan untuk menyempurnakan program itu pihaknya memasukkan Menteri Kehutanan dan Transmigrasi. Sebab banyak lahan hutan, lahan pekebunan, lahan transmigrasi, dan lahan perumahan yang tumpang tindih.
Dia mencontohkan lahan sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan maupun lahan transmigrasi. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN sepakat untuk menyelesaikan persoalan itu melalui proyek integrasi administrasi lahan dan perencanaan tata ruang ini.
“Supaya pengalaman yang sudah-sudah, seperti ada 3,7 juta hektare tumpang tindih antara hutan dengan kelapa sawit tidak terulang lagi ke depan. Ini kenapa? karena dulunya belum ada integrasi sistem dan integrasi data,” jelasnya.
Nusron ingin melalui program yang dijalankan akan melakukan pemetaan lebih spesifik. Mulai dari batas hutan, kawasan transmigrasi, desa, pantai hingga laut. Adapun pendanaan proyek itu, kata Nusron, menggunakan dana hibah dari Bank Dunia sebesar USD653 juta.
“Iya hibah dari World Bank yang USD653 juta. BIG USD292 juta, ATR USD340 juta. Nah ini nanti menyusul kehutanan sama transmigrasi sedang disusun,” bebernya.
Nusron melanjutkan dalam rapat koordinasi, para menteri dan kepala lembaga turut meneken nota kesepahaman. Perihal proyek integrasi administrasi lahan dan perencanaan tata ruang yang akan dilakukan.
“Joint team untuk membuat peta bersama. Joint team itu terdiri dari ATR/BPN, Kehutanan, BIG, Mendagri karena melibatkan pemda sama Transmigrasi karena kawasan transmigrasi. Untuk apa? untuk mengurangi tumpang tindih ke depannya, supaya tidak tumpang tindih terus-menerus,” pungkas Nusron. (**)
Komentar