Harianpublik.id,Kendari – Saat ini, jumlah warga yang berstatus miskin ekstrem di Kota Kendari sekira 3.600 kepala keluarga. Data itu tersebar di 54 kelurahan dan 11 kecamatan di Kota Lulo.
Hal itu seperti yang diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Kendari, Cornelius Padang dalam rapat teknis validasi data kemiskinan ekstrem Kota Kendari tahun 2023 bersama Dinas Sosial di ruang pola Kantor Balai Kota Kendari, pada Kamis (11/5/2023).
“Hasilnya kalau dia sudah terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kemudian sudah menerima bantuan sosial, baik PKH atau bantuan pangan non tunai dan jaminan sosial, berarti itu tidak ada masalah, itu akan dikeluarkan dari data, sementara yang belum menerima itu didaftarkan,” jelas Cornelius Padang.
Ia menerangkan bahwa validasi data ini dilakukan untuk mengcover seluruh warga miskin namun belum mendapatkan bantuan. “Namun jika terdapat warga miskin yang tidak masuk dalam DTKS maka pemerintah kota Kendari akan membuat SK wali kota untuk diusulkan agar mereka masuk dalam DTKS,” paparnya.
Menurut Cornelius, pemerintah menargetkan tahun 2024 seluruh warga miskin telah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Abdul Rauf menjelaskan validasi DTKS akan dibantu oleh pilar-pilar sosial untuk mencari warga kategori miskin ekstrem.
Pendataan warga miskin ekstrem ini lanjut Abdul Rauf dimulai dengan memperbarui DTKS yang sudah ada.
“Kalau kita sudah melakukan pendataan dan datanya sudah masuk, selanjutnya pasti ada intervensi dari pemerintah, karena sudah wajib hukumnya ini, mereka dibantu pemerintah,” ujarnya.
Validasi ini rencananya akan dilakukan berjenjang mulai dari tingkat kelurahan. (**)
Komentar