OPINI: Di tengah euforia pergantian kepemimpinan nasional, kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terhadap sejumlah arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan diskusi yang lebih substansial daripada sekadar perdebatan politik biasa. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana Indonesia menjaga kualitas kebijakan luar negerinya di tengah dunia yang semakin tidak pasti.
Sebagai diplomat yang puluhan tahun berada di jantung hubungan internasional Indonesia, Dino Patti Djalal memahami bahwa diplomasi bukan sekadar urusan seremoni kenegaraan, kunjungan luar negeri, atau foto bersama para pemimpin dunia. Diplomasi adalah instrumen strategis untuk menjaga kedaulatan, memperluas pengaruh, menarik investasi, dan memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi di tengah persaingan global yang semakin keras.
Karena itu, ketika kritik disampaikan, publik perlu melihatnya sebagai bagian dari tradisi intelektual dan demokrasi yang sehat. Kritik yang lahir dari pengalaman panjang seharusnya dibaca sebagai alarm peringatan, bukan ancaman politik.
Pemerintahan Prabowo memang mewarisi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding era sebelumnya. Konflik geopolitik di berbagai kawasan, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, ancaman krisis ekonomi global, hingga ketegangan di kawasan Indo-Pasifik menuntut Indonesia memiliki arah diplomasi yang tegas dan konsisten. Dalam situasi seperti ini, ruang untuk melakukan kesalahan strategis semakin sempit.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini telah memiliki peta jalan yang cukup jelas untuk menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat? Ataukah Indonesia masih terlalu sering bereaksi terhadap peristiwa global tanpa memiliki strategi jangka panjang yang terukur?
Kritik Dino Patti Djalal pada dasarnya mengingatkan bahwa kekuatan diplomasi Indonesia selama ini dibangun melalui konsistensi. Dunia menghormati Indonesia bukan karena kekuatan militernya, melainkan karena kemampuannya menjadi jembatan dialog, menjaga keseimbangan, dan memainkan peran strategis dalam berbagai isu internasional.
Jika fondasi tersebut mulai melemah akibat ketidakjelasan arah kebijakan atau kurangnya komunikasi diplomatik yang efektif, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra pemerintah, melainkan posisi Indonesia di mata dunia.
Namun demikian, kritik tidak boleh berhenti sebagai catatan evaluasi. Pemerintah juga memiliki hak dan ruang untuk membuktikan bahwa strategi yang sedang dijalankan mampu menghasilkan manfaat konkret bagi bangsa. Ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah banyaknya pujian, melainkan meningkatnya investasi, terbukanya pasar baru bagi produk Indonesia, terlindunginya warga negara di luar negeri, serta menguatnya posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Pada akhirnya, kritik Dino Patti Djalal seharusnya dibaca sebagai sinyal penting bahwa diplomasi Indonesia perlu terus dijaga kualitasnya. Sebab dalam dunia internasional yang penuh ketidakpastian, negara yang kehilangan arah bukanlah negara yang paling lemah, melainkan negara yang gagal mendengar peringatan sebelum terlambat.
Kepemimpinan yang kuat bukanlah kepemimpinan yang anti kritik. Justru pemimpin besar adalah mereka yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan refleksi untuk memperkuat kebijakan. Jika pemerintah mampu merespons kritik dengan argumentasi dan kinerja yang meyakinkan, maka perdebatan ini akan menjadi energi positif bagi Indonesia.
Karena dalam diplomasi, kesalahan kecil dapat berdampak besar. Dan dalam politik luar negeri, kemampuan mendengar sering kali sama pentingnya dengan kemampuan berbicara.***
Komentar