Harianpublik.id,Bombana – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana mulai memperkuat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) seiring meningkatnya arus investasi dan pengembangan kawasan industri di Sulawesi Tenggara. Langkah itu ditegaskan dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Bombana yang digelar di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, pada Kamis (7/5/2026).
Rapat yang mengusung tema “Peran TIMPORA Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah Melalui Pengawasan Orang Asing dan Pencegahan TPPO TPPM” tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, dan dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, Forkopimda Bombana, serta sejumlah pejabat daerah.
Ahmad Yani menekankan bahwa masuknya investasi dan pembangunan kawasan industri akan membuka peluang semakin banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Kabupaten Bombana. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara serius namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.
“Tetap humanis, tetap diutamakan adab dan budaya sehingga mereka merasakan nyaman masuk di daerah kita,” ujarnya.
Ia mengatakan, Bombana memiliki posisi strategis dalam perkembangan industri di Sulawesi Tenggara, sehingga pemerintah daerah perlu bersiap menghadapi berbagai dampak sosial maupun keamanan dari masuknya warga negara asing.
“Ke depannya sangat besar kemungkinan orang asing akan masuk ke kabupaten ini, apalagi berkaitan dengan Sultra Industrial Park maupun hal-hal yang menyangkut pertahanan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, menjelaskan bahwa keberadaan tenaga kerja asing juga memiliki potensi ekonomi bagi daerah melalui Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).
Menurutnya, setiap tenaga kerja asing dikenakan biaya sebesar 100 dolar AS per bulan atau 1.200 dolar AS per tahun yang dapat menjadi potensi penerimaan negara dan daerah apabila dikelola secara baik.
“Kalau jumlah tenaga kerja asing terus bertambah seiring masuknya investasi dan industri, tentu ini menjadi potensi penerimaan daerah yang perlu dikelola dan diawasi dengan baik,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan terpadu dan pendataan tenaga kerja asing agar keberadaan mereka benar-benar sesuai dengan izin, lokasi kerja, serta ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat TIMPORA tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap sinergi antar instansi semakin kuat dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman, tertib, dan kondusif di tengah pesatnya pembangunan industri di Sulawesi Tenggara. (**)
Reporter: Ismi Azizah
Komentar