Harianpublik.id,Konawe Kepulauan – Ratusan karyawan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menggeruduk Kantor Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), pada Senin (23/10/2023).
Dalam aksi damai itu, massa meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konkep untuk membantu mengatasi masa sulit yang menimpa ratusan karyawan PT GKP saat ini. Bagaimana tidak, mereka sudah kehilangan pekerjaan. Olehnya itu, massa meminta pemda untuk memikirkan nasib mereka yang tidak lagi memiliki penghasilan.
Pasalnya, sejak adanya penghentian aktivitas di perusahaan tambang PT GKP, tercatat ada sekitar 600 an karyawan lokal yang terpaksa diberhentikan bekerja.
Dalam aksi damai tersebut tergabung juga warga dan karyawan PT GKP namun terancam kehilangan pekerjaan atau PHK selanjutnya. Saat ini, mereka dirumahkan oleh perusahaan karena penghentian kegiatan tambang.
Maka dari itu, massa aksi meminta Pemda dan DPRD Konkep untuk membuka ruang investasi. “Wawonii saat ini sangat membutuhkan investasi, sebab tanpa investasi Kabupaten Konawe Kepulauan tidak akan mampu bersaing dengan daerah lain,” ucap Andiman.
“Dengan adanya investasi ini mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meminimalisir angka pengangguran,” sambungnya.
Sementara itu, koordinator lapangan (korlap), Marlion mengatakan bahwa dirinya bersama karyawan lainnya meminta Pemda dan DPRD untuk memikirkan dan memperhatikan nasib mereka agar aktivitas tambang PT GKP kembali dibuka.
“Kehadiran GKP sudah membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Mulai dari lapangan pekerjaan hingga peluang bagi para pelaku UMKM,” ucapnya.
Marlion menambahkan, kehadiran GKP telah membawa kemajuan daerah. Baik dari sisi perekonomian maupun percepatan pembangunan. Dia juga menyebut ada ribuan pekerja yang merupakan putra daerah Konkep yang sudah bekerja di GKP.
“Saya khawatir hilangnya pekerjaan ratusan warga akan kembali meningkatkan angka pengangguran di Konkep. Dengan banyaknya angka pengangguran, maka potensi kasus kriminalitasi juga akan semakin tinggi,” kata Marlion.
Oleh kerana itu, ia meminta Pemda dan DPRD Konkep untuk memikirkan permasalahan tersebut agar tidak terjadi kesenjangan masyarakat, utamanya dari sisi ekonomi.
Saat menemuai massa aksi, Wakil Bupati Konkep Andi Muhammad Lutfi, menuturkan bahwa Pemda sangat terbuka dengan kehadiran investor dan sangat mendukung adanya investasi di Pulau Wawonii itu. Namun demikian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia kembali menegaskan bahwa pemerintah mendukung investasi selama mematuhi aturan Undang Undang, sebab untuk kepentingan daerah.
“Dalam waktu dekat, kami dari pemerintah dan DPRD akan memanggil pihak investor, dalam hal ini PT. GKP, untuk membahas solusi terkait masyarakat yang terdampak PHK,” pungkasnya. (**)
Penulis: Fery
Komentar