HarianPublik,Bombana – Komisi II DPRD Kabupaten Bombana melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis 10 Juli 2025. Tujuan para wakil rakyat tak lain guna membahas kondisi jalan provinsi yang menghubungkan Kasipute, Lora hingga Bambaea yang mengalami kerusakan parah sehingga kerap dikeluhkan oleh masyarakat.
Menyambut anggota Komisi II DPRP Bombana, Kabid Bina Marga Pemprov Sultra Paharmunadin menyampaikan bahwa tahun ini tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan tersebut. Namun pihaknya hanya mampu memporsikan anggaran sebesar Rp100 juta sebagai bentuk penanganan awal yang sifatnya terbatas.
Sebagai langkah lanjutan, Kabid Bina Marga menyebutkan, pihaknya akan berkunjung ke Bombana pada Selasa mendatang untuk membahas kolaborasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Kami berharap bisa bersinergi dengan PU Bombana karena alat berat yang kami miliki keterbatasan. Kami memerlukan dukungan alat dari kabupaten agar penanganan di lapangan bisa dilaksanakan bersama,” ujar Paharmunadin.
Pihak SDA dan Bina Marga juga memastikan, anggaran penuh untuk pembangunan jalan Kasipute – Lora – Bambaea akan masuk dalam APBD Provinsi tahun 2026, sehingga sinergi jangka pendek menjadi satu-satunya opsi untuk mempercepat perbaikan awal.
Menanggapi hal itu, Justang, Anggota DPRD Bombana dari Dapil I yang meliputi wilayah Kasipute–Lora–Bambaea, mengapresiasi langkah Pemprov Sultra, namun menekankan pentingnya dukungan nyata dari pimpinan Pemkab Bombana, dalam hal ini Bupati.
“PU bisa saja siap berkolaborasi, tapi kalau tidak ada persetujuan dari pimpinan daerah, upaya ini bisa terhambat. Kita butuh keseriusan dari semua unsur,” katanya.
Justang juga menyoroti panjangnya ruas jalan Kasipute – Lora – Bambaea yang menurutnya tidak mungkin bisa ditangani sepenuhnya oleh satu pihak saja.
“Jalan ini panjang, rusaknya juga menyebar. Maka dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana agar perbaikannya berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat di dapil tersebut, Justang menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan mengawasi proses perbaikan jalan, mulai dari rencana kolaborasi hingga pelaksanaan di lapangan.
“Ini menyangkut akses ekonomi, pendidikan, dan keselamatan warga. Saya akan terus pantau agar proses ini tidak sekadar menjadi wacana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Justang menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara Pemkab dan Pemprov tidak hanya sebatas koordinasi di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk tindakan nyata di lapangan.
“Saya berharap kolaborasi ini betul-betul nyata. Masyarakat tidak butuh janji, tapi solusi. Ini momen untuk membuktikan kalau Pemkab dan Pemprov bisa satu gerak untuk rakyat,” tutup Justang. (**)
Penulis: Ismi Azizah
Komentar