Harianpublik.id-Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah di depan mata. Pasalnya, tiga poros koalisi partai yang telah mengusung tiga calon presiden. Tiga Bakal Calon Presiden (Bacapres) RI yang sudah santer saat ini adalah Ganjar Pranowo yang diusung PDIP-PPP, Anies Baswedan didukung koalisi NasDem-Demokrat-PKS, dan Prabowo Subianto yang telah dideklarasikan poros Gerindra-PKB.
Tinggal Koalisi Indonesia Bersatu diantaranya Golkar dan PAN yang kabarnya akan bergabung di koalisi Prabowo, namun belum menyatakan sikap politiknya untuk keseriusannya. Diketahui, pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024-2029 baru akan dibuka 19 Oktober 2023 mendatang.
Berikut Profil Tiga Bakal Calon Presiden pada Pillpres 2024 mendatang
1. Anies Baswedan
Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969 dari pasangan Rasyid Baswedan dan Aliyah. Kedua orang tuanya adalah pendidik. Anies lahir dari keluarga terpelajar. Bapaknya Rasyid Baswedan pernah menjadi Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia dan ibunya Aliyah adalah guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta.
Pada usia 5 tahun, Anies didaftarkan orang tuanya di taman kanak-kanak Masjid Syuhada, Yogyakarta. Setelah tamat, ia meneruskan di SD Laboratori, SMP Negeri 5, dan SMA Negeri 2. Semuanya di Kota Yogyakarta.
Di tengah-tengah menempuh pendidikan di SMA, ia mendapatkan beasiswa untuk mengenyam pendidikan satu tahun di Amerika. Akibatnya, kelulusannya di SMA Yogyakarta molor setahun. Dia baru lulus pada tahun 1989, seharusnya tahun 1988.
Setelah menyelesaikan SMA, dia masuk ke Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Dia menyandang gelar sarjana ekonomi pada usia 26 tahun. Lulus dari sini, Anies langsung aktif di lembagai kajian ekonomi di almamaternya di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM.
Lagi-lagi Anies mendapatkan beasiswa untuk magister dan doktornya. Dia menempuh pendidikan S2 di University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat dan S3-nya di Northern Illinois University, Department of Political Science, Dekalb, Illinois, Amerika Serikat.
Dunia sekolah Anies, terbilang istimewa. Dia beberapa kali mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Tidak hanya istimewa di pendidikan, tetapi di dunia aktivis pun Anies memiliki kisah menakjubkan sejak anak-anak.
Saat di SMA dia menjadi wakil ketua OSIS, dan pada usia 16 tahun itu, Anies juga terpilih menjadi ketua OSIS se-Indonesia saat mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 ketua OSIS. Di perguruan tinggi, ia sama aktifnya. Jabatan Ketua Senat UGM, pada tahun 1992, dia dudukinya.
Namanya mulai menasional setelah menyandang gelar doktor di Amerika dan kembali ke Indonesia. Dia langsung mengemban tugas menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute. Ini adalah sebuah organisasi yang berfokus pada riset dan analisa kebijakan publik.
Kariernya berlanjut, saat dia terpilih sebagai rektor Universitas Paramadhina sebagai rektor termuda di Indonesia pada usia 38 tahun. Janjinya ingin menuntaskan dan mengisi kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan dia gelorakan dengan berbagai kegiatan.
Dia mewujudkanya Gerakan Indonesia mengajar. Kegiatannya, mengirimkan anak-anak muda terbaik bangsa menjadi pengajar di Sekolah Dasar di daerah-daerah terpencil di pelosok Indonesia. Tidak hanya itu yang dilakukan Anies, dia juga menginisiasi kelas inspirasi dengan menggerakkan ribuan orang di berbagai kota untuk mengorganisir dan mengajar selama satu hari di Sekolah Dasar. Bahkan untuk menuntaskan janji kemerdekaan ini, dia mencoba terjun ke dunia politik dengan menjadi peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat.
Hasilnya tidak gemilang, namun bukan halangan bagi Anies Baswedan untuk menuntaskan janji kemerdekan. Dia bergerak dengan Menginisiasi Gerakan Turun Tangan. Dia mengajak semua orang terlibat mengurus negeri dengan menginisiasi Gerakan Turun Tangan membantu dan mendorong calon pemimpin muda berpotensi dan bersih.
Karier politiknya mulai terlihat saat dia terlibat turun tangan membantu pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan menjadi juru bicara pasangan tersebut. Pasca Pilpres, dia menjadi bagian tim transisi presiden terpilih. Cita-citanya tentang pendidikan mulai terwujud saat dia dipilih Jokowi menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja 2014-2019.
Namun, di tengah menjalani tugasnya, ia terkena reshuffle kabinet Jokowi pada 27 Juli 2016. Tak jadi menteri, Anies diminta Prabowo Subianto untuk maju bersama Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hasilnya kemenangan. Pada 16 Oktober 2017, ia bersama Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2020.
2.Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah kelahiran 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah Ganjar merupakan anak dari pasangan Pamuji dan Sri Suparmi. Saat ini ia telah menikah dengan Siti Atikoh Suprianti dan mempunyai seorang anak bernama Zinedine Alam Ganjar.
Ganjar sempat bersekolah di SDN 1 Kutoarjo, SMPN 1 Kutoarjo, dan SMA BOPKRI I Yogyakarta. Tak hanya itu ia juga menempuh pendidikan di perguruan tinggi diantaranya Universitas Gadjah Mada dengan berkuliah di Fakultas Hukum dan juga Universitas Indonesia di Pascasarjana Ilmu Politik.
Ada sejumlah karier yang pernah ditempuh oleh Ganjar Pranowo, melansir dari jatengprov.go.id berikut ini adalah daftarnya:
1. 1995-1999: Konsultan HRD PT. Prakarsa
2. 2004-2009: Anggota Komisi IV DPR RI (Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan)
3. 2009-2013: Wakil Ketua Komisi II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertahanan dan Reformasi Agraria)
4. 2009-2010: Anggota Pansus Angket Bank Century di DPR RI
5. 2010-2013: Anggota Timwas Century di DPR RI
6. 2007-2009: Ketua Pansus Ruu tentang Partai Politik di DPR RI
7. 2007-2009: Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI
8. 2004-2010: Anggota Badan Legislasi DPR RI
9. 2009-2010: Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI
10. 2007-2009: Sekertaris I Fraksi PDIP DPR RI
11. 2010-2013: Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI
12. 2013-2018: Gubernur Jawa Tengah
13. 2018-sekarang: Gubernur Jawa Tengah
3. Prabowo Subianto
Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo merupakan anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Sedangkan Ibunya bernama Dora Marie Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Soemitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara.
Setelah kelahiran Prabowo Subianto tak lama kemudian ayahnya, Soemitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan, bernama Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati. Beliau juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Hashim Djojohadikusumo. Prabowo merupakan cucu dari Margono Djojohadikusumo yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama.
Keluarga Djojohadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, yang merupakan panglima laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, Kapten Soebianto Djojohadikusumo, yang merupakan seorang perwira Tentara Keamanan Rakyat yang telah gugur pada Pertempuran Lengkong pada Januari tahun 1964 di Tangerang.
Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah ayahnya adanya keterlibatan dalam menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia; Zurich International School di Zurich, Swiss; dan The American School di London, Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Soemitro kembali ke negara Indonesia. Lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.
Pada bulan Mei tahun 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Hariyadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Ragowo Hediprasetyo atau Didiet. Akan tetapi pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya berpisah pada tahun 1998. Anaknya, Didiet, tumbuh di Boston, Amerika Serikat dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis.
Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha dan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo pendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun. Semua bermula pada tahun 1976, beliau mengawali karir militer di TNI angkatan darat sebagai seorang Letnan Dua setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1976 sampai tahun 1985 Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yudha atau Kopassandha yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan pleton pada Grup I/Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor-Timur.
Saat usianya 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu Komandan Pleton termuda dalam operasi. Beliau memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato, yang merupakan pemimpin Fretilin yang saat Operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328. Tahun 1991, Prabowo menjabat sebagai Kepala staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung.
Tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan Khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3/Sandi Yudha, yaitu salah satu Komando kontra-insurjensi Kopassus. Seterusnya Prabowo menjabat sebagai wakil komandan komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agum Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo.
Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma. Tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya.
Prabowo membawahi sekitar 11 ribu pasukan cadangan ABRI. Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Meskipun pada akhirnya permintaan tersebut ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit Kopassus di pengawasannya Timor Leste dari Dili menuju Yogyakarta, dan kemudian menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api. Pada tanggal 14 Mei, Prabowo bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Widjojanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah memanas.
Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan digantikan oleh Habibie yang langsung dilantik pada hari yang sama. Siang harinya Prabowo menemui Habibie dan memintanya agar menunjuk Prabowo sebagai Panglima ABRI menggantikan posisi Wiranto. Tetapi Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai panglima Kostrad.
Prabowo menemui Soeharto setelah diberhentikan dari jabatannya, akan tetapi ayah mertuanya Prabowo itu tidak mendukungnya. Akhirnya Prabowo mendapatkan penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Arie J. Kumaat. Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo bersama 6 orang letnan jenderal lainnya, yaitu: Fachrul Razi (Wakil Ketua), Djamari Chaniago (sekretaris), Arie J. Kumaat, Agum Gumelar, Susilo Bambanv Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara.
Dewan ini memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan; salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang Pangab, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering ke luar negeri tanpa izin dari Kasad ataupun Pangab.
Selama persidangan berlangsung, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi anti peluru. Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan (Pasal 103 KUHP Militer); memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain (pasal 55 (1) ke-2 KUHP Militer dan Pasal 333 KUHP), dan penculikan (Pasal 55 (1) ke-2 dan Pasal 328 KUHP). Pemberhentian Prabowo dari dinas militer terjadinya kontroversi saat pemilihan umum 2009, apabila politisi Gerindra Fadli Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan “diberhentikan dengan hormat”.
Red
Komentar