Harianpublik.id,Kendari – Pengamat Politik Dr. Najib Husain menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara (Sultra) perlu dipimpin oleh orang-orang yang sangat memahami Sultra itu sendiri. Maka, Pj Gubernur harus mereka yang mengetahui keadaan dan kondisi daerah dan bisa membawa tata kelola pemerintahan.
Olehnya itu, dia menuturkan bahwa idealnya Pj Gubernur berasal dari Sultra sendiri dan tidak ada afiliasi dengan partai politik.
“Kita kembali pada hakikat otonomi daerah kita berharap yang menjadi Pj berasal dari Sultra dan tidak ada hubungan dengan mereka yang nanti mencalonkan diri tahun 2024,” cetusnya saat ditemui pada Minggu (30/7/2023).
Pasalnya, empat nama calon Pj Gubernur Sultra bakal diusulkan DPRD Sultra ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Keempat itu di antaranya Sektetaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM juga mantan Kapolda Sultra, Komjen Pol Andap Budhi Revianto. Kapolda Bangka Belitung yang juga Mantan Kapda Sultra, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, Rektor UHO, Muhammad Zamrun dan Sekda Sultra, Asrun Lio.
Soal hasil survei caleg dan calon kepala daerah, Najib Husain mengatakan tidak semua hasil survei dapat diterima, semua perlu diuji.
Menurutnya, tidak semua hasil survei para calon legislatif dan calon kepala daerah dapat diterima akan tetapi perluh di pilah untuk mengetahui survei yang sesuai kaidah keilmuan dan mana survei asal-salan.
“Yang menjadi alat ukurnya adalah metodologi. Kita coba buka metodologinya kalau tidak sesuai dengan standar-standar keilmuan maka surveinya tidak bisa diterima,” jelasnya.
Kepala Program Studi (Kaprodi) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UHO itu memaparkan, survei yang dapat diterima harus memenuhi indikator antaranya, jumlah responden, teknik penarikan responden, kemudian tempat pengambilan sampel.
“Yang namanya survei itu bukan keputusan akhir tetapi dia bersifat kecenderungan tidak berarti siapa yang menang di survei bisa menang di pemilihan,” pungkasnya. (**)
Penulis: Muamar
Komentar