Harianpublik.id,Jakarta – Sebagai upaya pengendalian inflasi di masing – masing daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) gencarkan Gerakan Pangan Murah atau Pasar Murah serta senyalurkan bantuan sosial (Blbansos) kepada Mlmasyarakat.
Pasalnya, kondisi inflasi di setiap daerah saat ini masih bervariasi meski di tingkat nasional terkendali. Untuk itu, Tito menyebutkan bahwa inflasi akan lebih terkendali apabila seluruh Pemda bergerak melakukan upaya pengendalian.
Terlebih di awal tahun anggaran, lanjutnya, Pemda nemiliki sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan bansos. Selain menggunakan anggaran reguler, Pemda juga bisa nemanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut.
“Digenjot kegiatan pasar murahnya karena kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat agar mereka dapat tercukupi, terutama yang tidak mampu,” terang Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi pengendalian inflasi daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, pada Senin (8/1/2024).
Lebih lanjut, Mendagri juga tlah meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk mengecek daerah-daerah yang telah melakukan gerakan pangan murah dan menyalurkan bansos. Hal ini akan menjadi catatan bagi Kemendagri terhadap kinerja kepala daerah, termasuk bahan evaluasi untuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah.
Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberikan dana insentif bagi daerah yang mampu nengendalikan inflasi. Tahun lalu, Kemendagri telah memberikan dana tersebut kepada daerah yang dinilai berhasil mengendalikan laju inflasi.
“Total dana insentif daerah atau sekarang namanya dana insentif fiskal itu besarnya sebanyak 1 triliun dalam rangka mendorong motivasi daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” pungkas Tito. (**)
Komentar