Harianpunlik.id,Konawe – Ratusan tenaga honorer memadati Gedung DPRD Konawe, pada Senin (6/1/2025), menuntut kejelasan atas dugaan manipulasi data dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di tengah tekanan dan kekecewaan yang menguat, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya angkat suara tegas bahwa seluruh data dan proses seleksi akan diuji secara terbuka dan menyeluruh.
Pasalnya, polemik dugaan permainan data dalam seleksi PPPK di Kabupaten Konawe memicu gelombang protes dari Forum Honorer Aktif (FHA). Aspirasi mereka disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya.
Dalam forum tersebut, Made menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia memastikan DPRD tidak akan menutup mata terhadap dugaan ketidakadilan yang merugikan tenaga honorer.
“Kami akan menguji semua data dan fakta di lapangan. Tidak boleh ada yang dirugikan. Kalau ada yang melanggar aturan, itu harus dibuka dan ditindak,” tegasnya di hadapan peserta rapat.
RDP tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I Nuryadin Tombili, Wakil Ketua II Nasrullah Faizal, Ketua Komisi I Dedi, Kepala BKPSDM Konawe Suparjo, serta sejumlah kepala OPD terkait. Suasana rapat berlangsung dinamis, bahkan beberapa kali diwarnai interupsi dari perwakilan honorer yang mendesak adanya verifikasi ulang.
Ketua FHA, Andriyadi, secara terbuka meminta agar seluruh dokumen honorer yang dinyatakan lulus diperiksa kembali. Ia menyoroti pentingnya audit terhadap slip gaji, absensi, dan surat keterangan aktif bekerja.
“Kami minta verifikasi ulang secara menyeluruh. Jangan sampai ada oknum yang bermain dan merusak sistem,” tegas Andriyadi.
FHA mengklaim dari hasil penelusuran internal terhadap sekitar 400 honorer, ditemukan 148 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Angka ini disebut berpotensi bertambah jika dilakukan pemeriksaan lanjutan secara mendalam.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo, menyatakan bahwa proses seleksi telah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Semua berkas diverifikasi secara transparan oleh panitia seleksi daerah dan nasional. Jika ada kekurangan, peserta diberi kesempatan memperbaiki,” jelasnya.
Namun, pernyataan itu belum sepenuhnya meredam kekecewaan para honorer. Ketua DPRD pun menegaskan bahwa DPRD akan melanjutkan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan.
“Kami ada di tengah-tengah masyarakat. RDP ini bukan akhir, ini awal. Kami akan kawal sampai ada kejelasan dan kepastian hukum,” ujar Made dengan nada tegas.
DPRD Konawe menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan integritas proses seleksi PPPK. Bagi para honorer, langkah ini menjadi harapan agar seleksi berjalan adil, bersih, dan tidak mencederai perjuangan mereka yang telah lama mengabdi. (ADV)
Komentar