Harianpublik.id,Konawe – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menunjukkan respons sigap terhadap keluhan para petani dan mahasiswa terkait potensi gagal tanam di Ameroro, Kecamatan Uepai, dengan melakukan peninjauan lapangan, Selasa (8/4/2025).
Aksi peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, bersama sejumlah anggota di Komisi yang membidangi keluhan.
Dugaan, keluhan ini muncul akibat dampak proyek pembangunan infrastruktur Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Kendari yang menyebabkan terganggunya aliran air irigasi.
* Aksi Cepat Tanggap DPRD Konawe
Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dan petani di halaman Kantor DPRD Konawe pada Selasa (8/4/2025) menjadi momentum bagi para wakil rakyat untuk bertindak cepat.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, bersama Wakil Ketua Nasrullah Faizal dan anggota Komisi II, langsung turun ke lokasi di tengah hujan deras untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.
“Kami hadir untuk melihat dan mendengar langsung keresahan masyarakat. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan pembangunan tetap berpihak kepada rakyat,” ujar I Made Asmaya.
* Temuan di Lapangan
Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa meskipun debit air dari bangunan BWS cukup besar, distribusinya belum merata dan belum menjangkau sekitar 143 hektare sawah yang seharusnya sudah memasuki masa tanam. Kondisi ini tentu mengancam keberlangsungan mata pencaharian petani dan ketahanan pangan daerah.
* RDP untuk Solusi Konkret
Menindaklanjuti temuan tersebut, DPRD Konawe bergerak cepat dengan merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan mempertemukan pihak BWS Wilayah IV Kendari dengan warga terdampak. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencari solusi konkret dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
“Surat pemanggilan akan segera kami layangkan. Kami ingin persoalan ini mendapat kejelasan dan solusi konkret. Jangan sampai petani kita dirugikan karena kelalaian koordinasi,” tegas I Made.
* Harapan Baru bagi Petani
Langkah cepat dan sigap yang diambil oleh DPRD Konawe ini diharapkan dapat menjadi jembatan solusi antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan keberlangsungan hidup petani. Dengan adanya solusi yang tepat, diharapkan para petani dapat kembali bercocok tanam dan menjaga ketahanan pangan daerah.
Respons cepat DPRD Konawe ini membuktikan bahwa lembaga legislatif memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. (Adv)
Komentar