Harianpublik.id,Kendari – Merespon soal penutupan 9 Jetty di Desa Marombo, Kecamatan Langki-kima, Konawe Utara (Konut), Lembaga Konsorsium Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Pertambangan Konut (KPPMPP-KONUT) Sambangi Kantor DPRD Sultra, pada Senin (22/5/2023).
Kehadiran puluhan demonstran tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Sultra dari Fraksi PDIP Nursalam Lada dan Ketua Komisi II Fraksi Nasdem Nur Sinapoy.
Pihak DPRD Sultra mengatakan belum mengetahui persis persoalan penutupan 9 Jetty yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum dari TNI.
Menanggapi itu, pihak DPRD akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang semua pihak terkait.
“Kami pihak DPRD Sultra sudah mengagendakan untuk melaksanakan rapat kordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama pihak TNI Danrem dan Sahbandar. seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan Mahasiswa Konawe Utara bahwa disana ada pelarangan aktivitas di beberapa Jetty yang dilakukan oleh oknum TNI,” ujarnya
Lanjut Nursalam, pihaknya telah mengagendakan RDP pada 6 Juni 2023 mendatang, hal ini bertujuan untuk meminta klarifikasi ke pihak Danrem guna mengetahui persis dasar pemberhentian.
“Ini baru informasi awal dari rekan-rekan mahasiswa oleh karena itu kami juga perlu mengklarifikasi ke pihak TNI apakah informasi yang disampaikan seperti itu kenyataannya atau tidak, kemudian kami juga perlu meminta klarifikasi ke pihak-pihak yang terkait,” cetusnya.
“Kebetulan hari ini kami dari gabungan komisi masih ada Pansus. Seandainya hari ini tidak ada kegiatan Pansus kami akan menyampaikan ke pimpinan komisi III untuk turun melakukan peninjauan lapangan. Setelah ini kami akan agendakan untuk kunjungan lapangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan kita sehingga dapat diketahui apakah dilapangan ada pelanggaran hukumnya atau tidak,” sambung dia lagi.
Sementara itu, kordinator aksi KPPMPP-KONUT Acil Taswin menyampaikan, bahwa penutupan 9 jetty tersebut merupakan infungsional dan diduga mencederai TNI yang merupakan lembaga pertahanan negara.
“Meminta DPRD sultra untuk segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dandrem Haluoleo Kendari dan Dandim Konut agar penjelasan spesifik terkait keberadaan anggota TNI yang menutup 9 jetty tersebut,” ucapnya.
Lanjut Acil, menurutnya kejadian ini merupakan sebuah persoalan yang sangat hampir radikal di negara ini yang terjadi di kabupaten konawe utara dalam bidang pertambangan.
“Ini cukup janggal dengan penutupan 9 jetty yang diduga dilakukan oleh oknum TNI. Kami juga menduga bahwa jangan sampai dalang di balik adanya kordinasi gelap yang atau ilegal,” tukasnya. (**)
Penulis: Muamar
Komentar