Harianpublik.id,Kendari – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bombana, Burhanuddin, saat menghadiri rapat koordinasi pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (7/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari program kerja sama KPK dan ATR/BPN dalam mendukung transformasi layanan pertanahan dan tata ruang melalui optimalisasi pemanfaatan tanah dan ruang untuk mendorong perekonomian daerah.
Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, Staf Ahli Menteri ATR/BPN RI, Andi Tenri Abeng, serta para kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.
Rakor dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka. Dalam arahannya, gubernur menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang profesional, terbuka, dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Seluruh pemerintah daerah harus memastikan pelayanan publik berjalan secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Edi Suryanto mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat pengawasan pada sektor-sektor strategis yang rawan terjadi penyimpangan, seperti pengelolaan anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pengamanan aset daerah.
Menurutnya, pengawasan yang kuat serta sistem administrasi yang tertata menjadi langkah penting dalam mencegah praktik korupsi di daerah.
Sementara itu, Andi Tenri Abeng menegaskan bahwa percepatan sertifikasi aset daerah perlu menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah guna menciptakan kepastian hukum serta meminimalisasi potensi sengketa aset.
Ia menjelaskan, kepastian hukum atas aset pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan tanah dan ruang untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Burhanuddin menyatakan Pemerintah Kabupaten Bombana siap mendukung berbagai langkah strategis pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ia mengatakan Pemkab Bombana terus melakukan pembenahan birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan disiplin aparatur sipil negara.
“Komitmen pemerintah daerah adalah memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan ATR/BPN semakin kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, tertib administrasi, serta mampu mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (**)
Reporter: Ismi Azizah
Komentar