harianpublik.id-Kendari – Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Rajab Jinik angkat bicara terkait pernyatan Kepala KSOP Kendari Letkol Marinir Agus Winarto yang menantang warga untuk melaporkan kepada Tuhan.
Rajab Jinik sangat menyayangkan, apa yang dilontarkan Kepala KSOP terlalu berlebihan. Politisi parati Golar tersebut juga menyebut sikap perwira menegah angkatan laut itu terlalu arogan.
“Terkait pemberitaan yang beredar ke publik dan apa yang disampaikan KSOP Kendari,. Kami pikir terlalu berlebihan dan arogansinya terlalu tinggi. kami DPRD Kota kendari khususnya Komisi III yang memang juga ada kemitraan, nantinya akan berkoordinasi dengan KSOP sekaligus nanti kita akan panggil masyarakat buruh yang betul- betul merasa dirugikan atas apa yang dilakukan oleh Letkol Marinir Agus Winarto itu,” ucapnya.
Dikatakanya, DPRD Kota Kendari akan memanggil dan coba melihat secara terang benderang tentang masalah yang dialami masyarakat di Kawasan Pelabuhan Bungkutoko. Dimana mayoritas berprofesi sebagai buruh Pelabuhan Bungkutoko dan Pelabuhan Peti Kemas New Port Kendari.
“Yang jelasnya, yang dirugikan itu masyarakat Kendari. Jangan seperti itulah arogansi KSOP Kendari. Bekerjalah berdasarkan undang -undang bukan bekerja berdasarkan keinginan perutnya, dia bekerja tidak berdasarkan emosinya,” sindir Rajab.
Pria kelahiran Buton itu menegaskan, apapun kebijakan yang dikeluarkan KSOP Kendari terkait dengan teknis pelaksanaan bongkar muat yang ada di pelabuhan Bungkutoko, bilamana masyarakat mempertanyakan hal itu, Kepala KSOP Kendari mestinya harus menjawab dengan baik, tidak perlu harus menyampaikan secara emosional, dengan meminta masyarakat untuk melapor ke Tuhan.
“Emang dia siapa?, emang negara ini dia yang kelola sendiri?, emang dibawah selain tuhan apa sudah nggak ada lagi?. Kita ini sebagai penyelenggara pemerintah adalah pelayan rakyat, jadi memang harus patuh dengan apa keinginan rakyat. Bahwa kita tinggal sesuaikan dengan aturan yang berlaku,” tegas dia
Legislator DPRD Kota Kendari yang aktif mengawal kepentingan rakyat itu mengatakan, mestinya Kepala KSOP Kendari harus tahu, ketika kekuasaan rakyat yang hari ini mempertanyakan sesuatu, jangan seperti itu karena sebagai penyelenggara negara dia sebagai pelayan rakyat.
“Dari topi sampai, kos kaki dibiayai oleh rakyat. Karena sistem demokrasi kita dari rakyat untuk rakyat. Dari KSOP Kendari untuk masyarakat Kota Kendari. Bukan dari Tuhan ke Kepala KSOP Kendari, terus ke masyarakat Kota Kendari,” sesalnya.
Rajab menambahkan, bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran buat kita semua, tetapi yang kita sesalkan apa yang disampaikan perwira menengah TNI Angkatan Laut tersebut terkait dengan persoalan aspirasi Masyarakat yang mempertanyakan persoalan bongkar muat yang ada di Pelabuhan Bungkutoko.
“Mereka itu buruh yang hidup dengan mengandalkan hanya ketika ada kegiatan. Kalau dibuat seperti itu berarti kedepannya KSOP ini akan terus arogan. Tapi masyarakat Bungkutoko tidak perlu risau, kami sebagai wakil rakyat akan menyelidiki apa yang sebenarnya. Yang dilaporkan masyarakat dan terjadi selama ini di Pelabuhan Bungkutoko dan Pelabuhan Peti Kemas New Port Kendari. Apakah KSOP Kendari dan PT Pelindo Cabang Kendari sudah menjalankan yang sesuai teknis pelabuhan sana,” cetus Rajab
Rajab bilang, kalau sudah seperti ini, apa yang di lakukan oleh Kepala KSOP Kendari sudah berlebihan. sikap ini menggambarkan citra pemimpin yang tidak merakyat. Tidak mementingkan kepentingan rakyat. Jika bila hal ini dibiarkan pihaknya yakin dan percaya kedepan-depan dengan apa yang menjadi masalah di pelabuhan, baik itu Pelabuahn New Port maupun Pelabuhan Bungkutoko. Masyarakat akan merasa takut dan tidak akan pernah ada solusi yang ditimbulkan oleh KSOP Kendari.
“Nanti kita akan panggil, saya atas nama Ketua komisi III DPRD Kendari akan memanggil dan menginvestigasi masalah ini. Kami akan memanggil masyarakat dan berkoordinasi dengan kepala KSOP Kendari. Walaupun Kepala KSOP Kendari itu vertical, tetapi bahwa dia hari ini berkedudukan di Kota Kendari, kalaupun nanti dia kordinasi di tingkat yang lebih tinggi, kita juga akan koordinasikan di Kementrian Perhubungan darat dan laut. Paling tidak kita minta perwakilan kita di DPR RI, kenapa tidak!,“ tandasnya. (**)
Komentar