HarianPublik.id,Kendari – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua membuka Sosialisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sultra, di salah satu hotel di Kota Kendari, pada Selasa (8/7/2025).
Bertemakan “Pemanfaatan Data dan Informasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dalam Rangka Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Berbasis Bukti untuk Memperkuat Daya Saing Berdasarkan Potensi Keunggulan Daerah”, sosialisasi ini dihadiri oleh Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, Asisten II Setda Sultra, Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta perwakilan dari berbagai OPD lainnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya peran pemerintah provinsi dalam memperkuat daya saing daerah. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sistem otonomi daerah memberikan kewenangan terbatas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, peran provinsi sangat strategis dalam memfasilitasi dan memperkuat kemampuan kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Hugua menjelaskan bahwa Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur tingkat daya saing suatu daerah, terutama dari sisi sektor produksi. Sektor produksi yang dimaksud mencakup petani, nelayan, pelaku industri kreatif, perdagangan, pariwisata, serta seluruh sektor lainnya yang berperan dalam mendinamisasi dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
“IDSD ini adalah alat ukur utama yang menggambarkan bagaimana daya saing daerah terbentuk melalui produktivitas sektor-sektor penggerak ekonomi. Jadi, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku industri kreatif dan pariwisata, semuanya menjadi komponen penting dalam penilaian ini,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) memiliki peran yang lebih luas, tidak hanya pada penguatan kapasitas di tingkat provinsi, tetapi juga pada fasilitasi dan pembinaan kabupaten/kota.
“Jangan lupa, tugas Brida bukan hanya memampukan provinsi, tapi juga memfasilitasi dan mendorong kabupaten/kota. Kita ini adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Maka penting bagi Brida untuk mengambil peran aktif dalam mendorong peningkatan daya saing di seluruh wilayah,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam struktur pelaporan nasional, kinerja pemerintah daerah dinilai dari tiga indikator utama, yakni MCP (Monitoring Center for Prevention) oleh KPK terkait potensi rawan korupsi, LAKIP dari Kementerian PANRB yang menilai tata kelola pemerintahan, dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengukur produktivitas ekonomi daerah.
“Laporan kita diukur oleh nasional, laporan kabupaten/kota diukur oleh provinsi. Jadi jika indeks daya saing kita lemah, itu tanggung jawab kita semua, khususnya Brida sebagai instansi riset dan inovasi,” tegasnya.
Wagub menyebutkan bahwa skor IDSD Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini berada di angka 3,46, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,36. Namun menurutnya, skor tersebut masih perlu ditingkatkan agar daya saing daerah Sultra mampu bersaing secara nasional.
“Saya merasa bangga karena indeks daya saing daerah kita menunjukkan tren positif. Hal ini mencerminkan bahwa produktivitas masyarakat Sulawesi Tenggara terus meningkat, ditandai dengan bertumbuhnya berbagai produk unggulan daerah,” tutupnya. (**)
Komentar