Harianpublik.id – Polemik tenaga honorer yang terus bertambah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pasalnya, terdapat 2,3 juta tenaga honorer di seluruh tanah air ini.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berencana menghapus tenaga honorer para November 2023 ini, namun dibatalkan 2024 mendatang. Akan tetapi pemerintah tetap tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer baru.
Terbaru, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa rata-rata tenaga honorer bidang administrasi di daerah diisi para tim sukses hingga keluarga kepala daerah dan pejabat setempat.
“Ini (honorer) tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ,” kata Tito seperti dikutip dari CNN Indonesia, pada Rabu (13/9/2023).
Tito menuturkan, kebanyakan tenaga honorer di bidang administrasi ini tak memiliki keahlian khusus. Kata dia, tenaga honorer terus menumpuk karena kepala daerah yang baru terpilih di pilkada membawa lagi anggota timsesnya menjadi tenaga honorer.
“Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang,” ucap Tito.
“Begitu ganti pilkada, ketemu pejabat baru, tim suksesnya masuk lagi terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus,” sambungnya.
Selain tenaga administrasi, Tito menyenut ada juga yang mengisi spesialis tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Namun, ia tak mempersoalkan jika tenaga honorer di bidang tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ini lantaran memiliki keahlian khusus.
Tito menjelaskan menumpuknya tenaga honorer berimplikasi anggaran belanja daerah banyak tersedot untuk gaji pegawai ketimbang belanja operasional atau modal di daerah.
“Yang belanja modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan, mungkin cuma 15-20 persen, jadi tidak ada kemajuan apa-apa,” pungkasnya (Red/CNN Indonesia)
Komentar