Harianpublik.id,Kendari – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari sosialisasikan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), pada Senin (18/12/2023).
Sosialisasi ini diikuti sebanyak 268 peserta perwakilan dari berbagai OPD. Hadir sebagai pemateri, Deputy Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, Bank Mandiri dan Bank Sultra.
Pj Walikota Kendari, Asmawa Tosepu mengungkapkan bahwa penerapan KKPD dalam pelaksanaan APBD tidak saja diartikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan apalagi hanya untuk gaya-gayaan saja.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita mengimplementasikan dampak konstruktif pada terwujudnya prinsip keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga akan memberikan feedback yang positif terhadap kemampuan fiskal guna membiayai pembangunan daerah,” ungkapnya, dikutip dari laman Pemkot Kendari.
Dia meminta penerapan KKPD bisa mulai dilakukan awal tahun 2024 sehingga bisa sejalan dengan penerapan lelang dini.
Menurutnya, penerapan KKPD memiliki sejumlah manfaat diantaranya, meningkatkan keamanan transaksi, meminimalisir penggunaan uang tunai dan mengurangi potensi fraud.
“Mudah-mudahan hari ini tanggal 18 sudah ada penetapan persetujuan atau hasil evaluasi APBD Kota Kendari. Maka pada hari ini juga sudah bisa mulai tahapan. Saya yakin komitmen dari bank Sultra dan Bank Mandiri untuk hal ini sudah kita diskusikan pada beberapa waktu yang lalu dan siap untuk memfasilitasi itu,” ungkap Pj Wali Kota Kendari.
Sementara itu, Kepala BKAD Kota Kendari Farida Agustina menjelaskan, sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi para pengelola keuangan yakni Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.
“Adapun tujuan dari sosialisasi KKPD ini adalah untuk memberikan informasi terkait KKPD,” tukasnya. (**)
Komentar