HarianPublik.id,Kendari – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup mendorong para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga Lurah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk mengoptimalkan dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan.
Hal tersebut ditekankan Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, pada saat memimpin rapat evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama para kepala OPD, Camat dan Lurah, di Aula Samaturu pada Selasa, 21 Mei 2024 lalu.
Upaya Pj Wali Kota tersebut dilakukan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk meningkatkan proses pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Kendari. Pasalnya, dari PAD yang ada APBD Kota Kendari tahun 2024 ini belum bisa memadai untuk pembangunan. Apalagi, Pemkot Kendari masih memiliki utang baik di sektor lokal maupun nasional (dana pinjaman).
Oleh karena itu, Pj Wali Kota Kendari meminta dan mengarahkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah pentingnya untuk optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah untuk menstabilkan kondisi keuangan kota.
“Kita harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan PAD. Ini adalah kunci utama untuk membayar utang Pemkot dan memastikan keberlanjutan pembangunan,” kata Muhammad Yusup.
Menurut orang nomor satu di Kota Kendari itu, peningkatan PAD tidak hanya dapat dicapai dengan mengandalkan sumber-sumber tradisional seperti pajak dan retribusi. Maka dirinya mendorong OPD untuk menggali potensi baru yang selama ini belum maksimal.
“Inovasi dalam pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset daerah sangat penting. OPD harus lebih kreatif dan proaktif dalam memaksimalkan pendapatan yang ada dan menemukan sumber pendapatan baru,” tegasnya.
Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah pembenahan sistem administrasi pajak daerah. Pj Walikota meminta Dinas Pendapatan Daerah untuk memperbaiki sistem pendataan dan penagihan pajak, serta memaksimalkan teknologi digital dalam proses tersebut.
“Digitalisasi akan membuat proses lebih efisien dan transparan, sehingga kita bisa meminimalisir kebocoran pajak,” teranh Muh. Yusup.
Selain itu, pengelolaan aset daerah juga menjadi sorotan. Banyak aset pemkot yang belum dikelola dengan optimal sehingga berpotensi menjadi sumber pendapatan yang signifikan.
Kepala BPBD Sulawesi Tenggara ini juga menyampaikan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran belanja. Ia menegaskan bahwa setiap pengeluaran harus dilakukan dengan efisien dan transparan.
“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Efisiensi dan transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Pj Wali Kota Kendari juga menginstruksikan OPD untuk segera menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur dalam meningkatkan PAD. Rencana ini harus disertai dengan target yang jelas dan waktu pelaksanaan yang tepat.
“Kita tidak punya banyak waktu. Setiap OPD harus segera bertindak dan melaporkan perkembangan secara berkala,” tambahnya.
Bagi Muh. Yusup, penanganan utang Pemkot menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada kapasitas pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan.
Dengan arahan yang jelas dan komitmen yang kuat, diharapkan langkah-langkah yang diambil oleh Pemkot Kendari dapat meningkatkan PAD secara signifikan. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat fondasi keuangan kota, sehingga pembangunan di Kendari dapat terus berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari menargetkan Pendapatan Asli Daerah dari Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp28 miliar.
Kepala Bapenda Kota Kendari, Satria Damayanti menyebut, target Rp28 miliar tersebut diperoleh dari 128,611 Lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB yang diserahkan kepada seluruh camat untuk diedarkan kepada masyarakat.
“Jadi kami sudah serahkan (SPPT PBB) kepada seluruh camat,” tutur Satria Damayanti di Kendari, baru-baru ini.
Dia juga mengatakan target PAD sebesar Rp28 miliar dari pembayaran PBB mengalami peningkatan sekitar Rp6 miliar dari capaian tahun lalu (2023) hanya Rp22 miliar.
“Kita optimis bisa capai target 100 persen, sebab SPPT PBB sudah disebar,” ujarnya.
Sementara itu, catatan Bapenda capaian PAD dari seluruh sektor pajak Kota Kendari tahun 2023 mencapai 100,10 persen dari target yang ditetapkan atau senilai 209,697 miliar. Dari total capaian PAD tersebut, pajak PBHTB dan pajak penerangan jalan menjadi penyumbang terbesar.
“Mudah-mudahan capaian PAD kita tahun 2024 ini bisa semakin meningkat lagi,” harapannya. (Adv)
Penulis: Hasrul Tamrin
Komentar