HarianPublik.id,Kendari – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik di lingkungan KPU. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor KPU Kota Kendari, pada Selasa (11/11/2025).
Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh, menjelaskan bahwa forum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik di tubuh KPU, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“KPU sebagai instansi pelayanan masyarakat harus memiliki standar yang jelas dan terukur dalam memberikan layanan. Forum ini kami harapkan dapat menjadi wadah masukan, saran, dan pikiran-pikiran konstruktif agar penyusunan standar pelayanan di KPU Kota Kendari lebih baik,” ujarnya
Jumwal menambahkan, penyusunan standar pelayanan ini juga sejalan dengan upaya KPU menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Berbagai bentuk layanan publik yang dijalankan KPU mencakup pengelolaan tahapan pemilu dan pilkada, pelayanan data kepemiluan, serta otentifikasi partai politik terkait hasil suara. Selain itu, KPU juga memberikan layanan informasi kepemiluan kepada masyarakat, mahasiswa, dan pihak lain yang memerlukan data penelitian.
Dalam forum tersebut, turut hadir dua narasumber utama, yaitu Arwah, Anggota KPU Kota Kendari yang memaparkan draf standar pelayanan publik, dan Andi Ulil Amri, Anggota Komisi Informasi Sulawesi Tenggara, yang memberikan evaluasi serta masukan terhadap draf tersebut.
Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama para peserta yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk akademisi FISIP UHO, Perwakilan pemuda Muhammadiyah Kendari, pemuda Ansor, serta mahasiswa Fakultas Hukum UHO.
Dalam sesi tersebut, para peserta memberikan sejumlah usulan penting, seperti perlunya layanan khusus bagi penyandang disabilitas dan tunarungu, penyebaran informasi kepemiluan, pembentukan media center bagi anak muda, khususnya kalangan jurnalistik, untuk membantu penyebaran informasi publik terkait KPU, serta penetapan titik kumpul bencana sebagai bagian dari kesiapsiagaan pelayanan publik.
Menutup kegiatan, Jumwal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan narasumber. “Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukan, kami berharap hasil forum ini menjadi pijakan dalam membangun pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan inklusif,” tutupnya
Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama seluruh peserta dan panitia. (**)
Reporter: Malika
Komentar