HarianPublik.id,Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari menggelar High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah lewat Pembayaran Pajak Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, bertempat di Aula Samaturu kantor Balai Kota Kendari, pada Selasa (29/10/2024).
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Pejabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup dan dihadiri Pimpinan OJK, Deputi BI Sultra, Pimpinan Bank Sultra, Pimpinan Bank BNI, Pimpinan Bank BRI, serta para kepala OPD lingkup Pemkot Kendari.
Selain itu, acara ini juga dirangkaikan dengan launching digitalisasi pembayaran pajak dan penyerahan kartu kredit digitalisasi.
Pj Wali Kota Kendari dalam sambutannya mengatakan, bahwa untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih luas bagi kegiatan transaksi belanja dan pendapatan, pemerintah daerah akan menentukan pergerakan perekonomian dan keuangan di Kota Kendari.
“Oleh karena itu, semakin mudahnya pembayaran di berbagai transaksi pada pemerintah daerah, maka akan turut meningkatkan efisiensi pada masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.Terlebih, sekarang ini sudah banyak masyarakat yang melakukan pembayaran dengan sistem non-tunai menggunakan dompet digital,” ujarnya.
Muhammad Yusup Kendari mengimbau untuk mendukung pengoptimalan transaksi daerah agar dapat segera diintegrasikan.
“Karena dengan adanya integrasi dalam transaksi digital dapat memperkuat pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan transaksi daerah serta belanja daerah, sehingga mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam sistem keuangan daerah, serta mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik,” terangnya.
Pj Wali Kota Kendari menambahkan, potensi pendapatan dari sektor pajak parkir begitu besar, begitupun dengan papan reklame. Namun terjadi kebocoran dimana lebih banyak dikelola oleh preman daripada pemerintah.
Sementara itu, Thathit Suryono selaku Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Sultra memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mendigitalisasi transaksi pemerintah.
“Manfaat digitalisasi tentu kita sudah pahami untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam penerimaan dan penerimaan transaksi pemerintah dan belanja daerah dan juga bisa meningkatkan transparansi pengolahan uang daerah, meningkatkan akuntabilitas publik, dan tentu dengan digitalisasi maka dana uang yang ada di masyarakat dan di pemerinta itu terus berada di sistem perbankan,” ungkapnya.
“Harapannya digitalisasi meningkatkan filosofi money yang akan meningkatkan kapasitas daerah, dengan adanya upaya-upaya retribusi ini aspek realisasi dapat meningkat,” pungkas Thathit Suryono. (**)
Penulis: Dilla
Komentar