OPINI: Iduladha selalu hadir membawa pesan yang sederhana namun sangat mendalam: keikhlasan dalam berkorban. Di hari itu, manusia diajak menundukkan ego, mengikis kecintaan berlebihan terhadap harta, lalu menghadirkan kepedulian bagi sesama. Karena itulah, ibadah kurban bukan sekadar tentang menyembelih hewan, melainkan tentang menghadirkan nilai pengorbanan yang lahir dari hati dan dari apa yang benar-benar dimiliki pribadi.
Namun makna sakral itu menjadi berbeda ketika ibadah mulai bersentuhan dengan kekuasaan. Publik hari ini tidak lagi hanya melihat ukuran sapi kurban Presiden atau harga fantastis di baliknya. Masyarakat mulai membaca lebih jauh: dari mana sumber dananya, apa pesan moralnya, dan sejauh mana keteladanan itu benar-benar hadir.
Ketika hewan kurban berasal dari APBN, maka perdebatan tidak bisa lagi dipersempit menjadi sekadar “boleh atau tidak boleh.” Yang dipertaruhkan adalah sensitivitas etika seorang pemimpin dalam memisahkan antara pengabdian negara dan ibadah personal.
Secara administratif, negara memang memiliki ruang untuk menjalankan program sosial dan keagamaan. Bantuan hewan kurban kepada masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk pelayanan publik dan kepedulian sosial pemerintah. Tidak ada yang keliru jika negara hadir membantu rakyat, terlebih bagi daerah-daerah yang jarang menikmati daging kurban setiap tahunnya.
Namun masalah muncul ketika fasilitas negara dibungkus dengan narasi personalitas kekuasaan. Di titik itulah publik mulai mempertanyakan: apakah ini benar-benar pengorbanan seorang pemimpin, atau sekadar simbol politik yang dibiayai uang rakyat?
Kekuasaan memiliki satu godaan besar: keinginan untuk selalu terlihat memberi, meski yang diberikan bukan berasal dari kantong pribadi.
Padahal dalam tradisi moral bangsa ini, keteladanan seorang pemimpin justru lahir ketika ia rela menggunakan miliknya sendiri demi rakyat. Sebab rakyat mampu membedakan mana bantuan negara dan mana ketulusan pribadi.
Di dalam Islam, nilai ibadah tidak pernah diukur dari kemegahan simboliknya. Allah tidak menilai seberapa mahal sapi yang disembelih, seberapa luas publikasinya, atau seberapa ramai tepuk tangan yang mengiringinya.
Yang dinilai adalah ketakwaan dan keikhlasan. Karena itu, seekor kambing milik rakyat kecil yang dibeli dari hasil keringat sendiri bisa memiliki nilai spiritual yang jauh lebih tinggi dibanding sapi ratusan juta rupiah yang dibiayai negara.
Ironisnya, di era modern ini, ibadah terkadang ikut terjebak dalam panggung citra kekuasaan. Kamera lebih sibuk menyorot ukuran sapi daripada nilai pengorbanannya. Publikasi lebih ramai membahas angka dan bobot daripada makna keikhlasan.
Akibatnya, substansi ibadah perlahan bergeser menjadi pertunjukan simbolik yang kehilangan ruh spiritualnya.
Padahal rakyat tidak selalu membutuhkan pemimpin yang tampil megah. Rakyat lebih merindukan keteladanan yang sederhana namun tulus. Seorang pemimpin yang diam-diam membantu dengan hartanya sendiri sering kali jauh lebih dihormati dibanding mereka yang gemar memamerkan bantuan atas nama negara.
Karena itu, polemik kurban dari uang negara sejatinya adalah cermin dari satu pertanyaan besar tentang moral kekuasaan: sejauh mana seorang pemimpin mampu menjaga batas antara amanah publik dan pencitraan pribadi?
Sebab pada akhirnya, kekuasaan bukan diuji saat seseorang memiliki segalanya, melainkan saat ia mampu tetap rendah hati di tengah segala fasilitas yang dimilikinya.
Dan ibadah, pada hakikatnya, bukan tentang siapa yang paling terlihat berkorban, tetapi siapa yang paling tulus dalam pengorbanannya.***
Penulis: EAW
Komentar