Harianpublik.id,Kendari – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kendari menggelar Forum Konsultasi Publik terkait Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kendari tahun 2023.
Forum konsultasi publik itu dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Ridwansyah Taridala di salah satu hotel, pada Senin (11/12).
Ikut dalam forum ini, pimpinan instansi vertikal, BUMD, BUMN, Fokopimda Kota Kendari dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Kendari.
Dalam kesempatan itu, Ridwansyah Taridala mengungkapkan bahwa yang sifatnya evaluasi berarti proses sudah berjalan, setahun terakhir atas dukungan pimpinan unit lembaga BUMN, BUMD dan dunia usaha MPP Kota Kendari bisa berjalan.
“Dalam perjalanan itu kita coba untuk mereview kembali yang dilakukan ada plus dan minusnya yang ditemukan, sehingga dalam kegiatan ini bisa menata kembali sesuai harapan masyarakat,” jelasnya.
Dalam regulasi yang ada bahwa, MPP sesuai dengan Undang Undang 25 tahun 2009 untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas layanan pada masyarakat.
“Hari ini kita akan mendiskusikan supaya menjadi perhatian teman-teman di MPP selaku OPD yang ditugaskan untuk mengendalikan, mengatur dan menata MPP,” tambahnya.
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kendari merupakan satu dari 25 MPP di Indonesia yang dicanangkan oleh wakil presiden sebagai MPP berbasis digital.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Kendari, Maman Firmansyah menyampaikan, forum ini dilaksanakan untuk mendengarkan masukan dan saran bagaimana dalam setahun ini pelayanan MPP berjalan .
“Untuk selanjutnya kita bisa memperbaiki dan meningkatkan dari segi prasana dan sarana, sumber daya manusia (SDM) dan komitmen-komitmen terkait dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Kendari,” harapnya.
Dia menyebut, selama satu tahun adanya MPP telah memberikan banyak layanan. Misalnya dengan mengadakan pilot project MPP Digital. Dimana MPP Kota Kendari masuk 21 daftar projek terbaik dari 173 MPP se Indonesia.
“Pada tahap awal telah dijalankan dua jenis layanan, yaitu layanan kependudukan dan layanan surat izin praktek tenaga kesehatan. Layanan ini sudah berjalan sejak Juli 2022 lalu. Sekarang sudah banyak masyarakat yang menggunakan layanan MPP Digital ini,” tambah Maman Firmansyah.
Kadis PMPTSP menyebut, kedepan untuk peningkatan MPP di Kota Kendari akan terus memberikan inovasi kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan. Selain itu, membenahi sarana dan prasarana yang belum ada sehingga bisa menghadirkan Mal Pelayanan Publik yang terbaik.
“Itu akan menjadi target kita untuk membuat MPP Kota kendari menjadi MPP yang terbaik di Indonesia,” pungkasnya. (**)
Penulis: Fahrul
Komentar